GARUT– Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Purnawan, melontarkan kritik terhadap kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Garut yang dinilai mengalami kemunduran.
Ia meminta komitmen serius dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Sorotan tersebut disampaikan Yudha menyusul menurunnya capaian Indeks Minimal Pelayanan (IMP) bidang pendidikan di Kabupaten Garut. Menurutnya, penurunan indeks tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Baca Juga:Dispora Garut Tetap Fokus Lakukan Pemeliharaan Stadion Jayaraga dan Dalem BintangKomisi IV DPRD Garut Soroti Ratusan Sekolah Tanpa Kepala Sekolah Definitif
Yudha juga mengaku kecewa terhadap sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dinilai tidak menunjukkan komitmen dalam membahas berbagai persoalan pendidikan bersama DPRD.
Ia menyebut kepala dinas beberapa kali tidak menghadiri rapat kerja Komisi IV tanpa alasan yang jelas dan sulit dihubungi.
Padahal, kata dia, sektor pendidikan di Kabupaten Garut saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan langkah cepat, koordinasi intensif, dan kebijakan strategis dari pimpinan dinas.
Salah satu sorotan utama ialah turunnya capaian Indeks Minimal Pelayanan pendidikan.
Menurut data yang disampaikannya, bahwa indeks pada 2024 berada di angka 75,53 (kategori tuntas pratama), lalu menurun pada 2025 menjadi 66,12 (kategori tuntas muda
“Karena permasalahan pendidikan ini indeks minimal pelayanan bidang pendidikan di 2024 kita 75,53, tuntas Pratama. Di tahun 2025 menurun menjadi 66,12, menjadi tuntas muda. Jadi ada penurunan kualitas,” ujarnya.
Menurut Yudha, penurunan indeks tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator yang menunjukkan adanya penurunan kualitas pelayanan pendidikan yang diterima masyarakat.
Baca Juga:WFH ASN Pemkab Garut Belum Berdampak pada Perubahan Anggaran 2026Pasangan Lansia di Garut Tinggal di Rumah Reot, Berharap Bantuan Rutilahu dari Pemerintah
Karena itu, ia menilai diperlukan keterbukaan dan kemauan kuat dari Dinas Pendidikan untuk duduk bersama DPRD dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi.
“Nah ketika disdik tidak cukup terbuka seperti ini, Ini kita agak sulit membayangkan bagaimana perbaikan ke depannya,” ucapnya.
Selain penurunan indeks pelayanan pendidikan, ia juga menyoroti persoalan lain yang dinilai sangat mendesak, yakni masih banyaknya sekolah dasar yang belum memiliki kepala sekolah definitif.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, sebanyak 366 dari total 1.422 SD di Kabupaten Garut saat ini masih mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah.