RADARGARUT– Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Istana menyatakan siap menambah anggaran dan dukungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawasi pelaksanaan MBG secara ketat.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 4 Juni 2026.
“Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan, silakan disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegasnya.
Baca Juga:Jadwal SIM Keliling Garut Juni 2026Mantan Wamen Imipas, Silmy Karim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Setelah Serahkan Diri ke KPK
Arahan Presiden Prabowo tidak hanya berlaku untuk MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Respons atas Kasus Korupsi yang Mencuat
Langkah ini muncul di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan di program MBG. Beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait kasus MBG, termasuk penggeledahan kantor BGN hingga rumah pribadi.
Istilah “MBG Maling Berkedok Gizi” pun sempat viral di media sosial, mencerminkan kekhawatiran masyarakat agar program mulia ini tidak disalahgunakan.
Prabowo melalui Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengawasan berlapis menjadi prioritas. Lembaga penegak hukum diminta aktif melaporkan kebutuhan mereka, baik tambahan personel, anggaran operasional, maupun dukungan teknis, agar bisa bekerja lebih efektif.
“Baik kejaksaan, kepolisian, BPKP, maupun KPK, kalau butuh perkuatan, sampaikan saja,” imbuh Prasetyo.
Mengapa Pengawasan MBG Begitu Penting?
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu andalan pemerintahan Prabowo untuk menurunkan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin.
Dengan anggaran yang sangat besar dan jangkauan hingga ke pelosok daerah, MBG rentan terhadap celah korupsi mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga:Telur Dadar Resmi Dilarang Jadi Menu Makanan MBGWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Serahkan Diri ke KPK
Dengan memperkuat KPK dan Kejagung, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke penerima manfaat seperti anak-anak sekolah, balita, dan kelompok rentan lainnya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak mentolerir praktik korupsi, meski pelaku berasal dari kalangan internal atau mitra program.