RADARGARUT– Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan mendadak di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni, 2026 pagi.
Penggeledahan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa malam.
Penyidik dari Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terlihat memasuki gedung sejak dini hari. Gedung BGN dijaga ketat oleh aparat, pagar ditutup rapat, dan aktivitas karyawan dihentikan sementara.
Baca Juga:Festival Hasil Pertanian Garut 2026 Digelar, Rayakan Kekayaan Petani LokalIHSG Tiba-tiba Anjlok 4% ke Level 5.946, Pasar Saham Indonesia Kian Tertekan
Beberapa karyawan terlihat menunggu di luar gedung sementara penggeledahan berlangsung. Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” ujar Jeffry melalui pesan singkat.
Namun, hingga saat ini Kejagung belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pasti penggeledahan dan barang bukti apa yang menjadi target penyidik.
Latar Belakang Penggeledahan
Penggeledahan ini sangat terkait dengan pergantian kepemimpinan BGN yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo. Selain Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN yaitu Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya juga dicopot dari jabatannya.
Presiden Prabowo kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Badan Gizi Nasional selama ini menjadi sorotan karena mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selama 1,5 tahun beroperasi, BGN menghadapi berbagai kritik keras, antara lain:
- Insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa dan penerima manfaat di beberapa daerah.
- Dugaan pembengkakan anggaran dan pengeluaran tidak tepat sasaran, termasuk pembelian sepeda motor senilai Rp113 miliar serta biaya event yang dinilai berlebihan.
- Tata kelola dan kedisiplinan internal yang dianggap lemah.
Pergantian kepemimpinan kemarin disebut sebagai bagian dari evaluasi komprehensif pemerintah. Kini, penggeledahan oleh Kejagung menambah kesan serius bahwa ada dugaan pelanggaran hukum di balik polemik tersebut.
Baca Juga:Mengapa Bisa Menggigil Kedinginan di Tengah Musim Kemarau yang Panas?Festival Layang-Layang Internasional Garut 2026 Siap Digelar, Tiket Mulai Dijual
Respons dan Dampak
Penggeledahan ini langsung menjadi trending topic di media sosial. Banyak masyarakat menyambut positif langkah Kejagung sebagai sinyal komitmen pemerintah memberantas penyimpangan di program strategis nasional.