Tanggap Darurat Bencana Garut Diperpanjang, Alokasi BTT Tetap Rp7,5 Miliar

Situasi banjir di Cisurupan Garut. (Istimewa)
Situasi banjir di Cisurupan Garut. (Istimewa)
0 Komentar

GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut, sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana dari per tanggal 18 April hingga 1 Mei 2026, namun akan diperpanjang per tanggal 2 Mei hingga 15 Mei 2026.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, Abud Abdullah, mengatakan bahwa perpanjangan status tanggap darurat bencana tersebut dilakukan karena memerlukan waktu lebih untuk menangani pasca bencana.

“Namun karena memang situasi dan kondisi di lapangan masih memerlukan waktu untuk penyelesaian pekerjaannya, sehingga kemarin di dalam rapat evaluasi diputuskan ada perpanjangan status tanggap darurat dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei,” ujarnya.

Baca Juga:Tramadol Jadi Ancaman Generasi MudaSekolah Swasta di Garut Minim Perhatian

Terkait prediksi cuaca, Abud menjelaskan, sesuai prediksi data dari BMKG untuk cuaca Garut masih mengalami musim hujan.

“Ya memang cuaca saat ini masih perkiraan dari BMKG itu masih diprediksi tetap mengalami musim hujan dengan skala lokal ya disertai petir begitu,” jelasnya.

Namun, prediksi awal pada pertengahan Mei hingga awal Juni akan memasuki musim kemarau.

“Tetapi memang prediksi awal BMKG diperkirakan di antara pertengahan sampai awal Juni itu memang akan masuk ke awal musim kemarau,” ucap Abud.

Selain itu, perpanjangan status tanggap darurat bencana ini tidak disertai dengan penambahan alokasi BTT, hanya penambahan waktu saja.

Sedangkan, Alokasi BTT untuk penanganan bencana masih diangka Rp7,5 miliar.

“Jadi tidak serta-merta ada penambahan biaya, tetap saja anggaran itu sebagaimana yang awal itu, yang 7,5 miliar lebih itu,” sambungnya.

Ia menegaskan, perpanjangan waktu untuk status tanggap darurat ini dalam rangka untuk menaungi ataupun memayungi waktu penyelesaian pekerjaan.

Baca Juga:Menkop Buka Kick-Off Program “Mba Maya 2026” Kolaborasi MES dengan PNMKemenkop Pastikan Program Pengembangan Koperasi di Luar KDKMP Tetap Menjadi Prioritas

“Tapi sekali lagi ini tidak seiring atau tidak berbanding lurus dengan penambahan biaya,” tegasnya. (Rizka)

0 Komentar