GARUT – Sejumlah penyelenggara pendidikan swasta di Kabupaten Garut mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah, terutama dalam hal bantuan infrastruktur dan perangkat penunjang (sarana prasarana) kegiatan belajar mengajar.
Selama ini, sekolah swasta dinilai masih harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
Tidak hanya terkait status tenaga pendidik yang belum bisa sepenuhnya menjadi aparatur sipil negara, keterbatasan bantuan juga menjadi persoalan yang terus dirasakan.
Baca Juga:Menkop Buka Kick-Off Program “Mba Maya 2026” Kolaborasi MES dengan PNMKemenkop Pastikan Program Pengembangan Koperasi di Luar KDKMP Tetap Menjadi Prioritas
Banyak sekolah swasta yang masih mengandalkan kemampuan finansial internal, di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Padahal, sekolah swasta memiliki peran yang sama pentingnya dengan sekolah negeri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, muncul anggapan di kalangan pengelola pendidikan swasta bahwa mereka kurang diperhatikan, bahkan terkesan dianaktirikan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Al Mukhtariyah, Toni Ahmad Efendi, yang berlokasi di Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Ia mengungkapkan bahwa sekolah yang dikelolanya hingga kini masih sangat minim menerima bantuan dari pemerintah.
Toni mencontohkan, selama ini operasional sekolah lebih banyak ditopang oleh sumber dana mandiri. Bantuan yang diterima dinilai belum mencukupi untuk menunjang kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.
“Minim, belum pernah saya dapat bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sekolah swasta sulit berkembang dan bersaing dengan sekolah negeri. Dampaknya, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta pun masih kalah dibandingkan sekolah negeri.
“Dibandingkan sekolah negeri perhatian pemerintah jauh sekali, sangat berbeda,” ujarnya.
Toni menambahkan, sejumlah kebutuhan mendesak yang diperlukan sekolah swasta antara lain pengadaan komputer, pembangunan ruang kelas, serta berbagai sarana pendidikan lainnya guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih optimal.
Toni berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih merata agar kualitas pendidikan di semua lembaga, baik negeri maupun swasta, dapat berkembang secara seimbang.(Feri)