“Kami datang ke sini bukan karena kepentingan pribadi atau untuk menyudutkan pihak tertentu. Ini murni sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah,” jelas Respi.
Ia menegaskan, tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut adalah mendorong agar anggaran untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan ke sektor yang lebih prioritas dan berkelanjutan.
“Kami ingin kegiatan yang sifatnya pertunjukan dan seremonial digeser ke program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan,” jelasnya.
Baca Juga:300 Pengusaha Ultra Mikro Garut Selatan Didorong Naik Kelas, PNM Perkuat Pendampingan Lewat PKU Akbar 2026Pria Asal Subang Ditemukan Meninggak di Selokan Cibatu, Polisi Lakukan Penyelidikan
Respi juga menyampaikan pesan kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati Garut dan Gubernur Jawa Barat, agar lebih selektif dalam menentukan kebijakan dan penggunaan anggaran.
“Kami berharap kegiatan yang tidak berkelanjutan bisa dikurangi. Fokus dulu pada sektor-sektor prioritas. Kalau itu sudah terpenuhi, baru masyarakat bisa menikmati hiburan dengan lebih layak,” ujarnya.
Menurutnya, hiburan tetap menjadi kebutuhan manusia, namun harus hadir setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Secara alami, manusia butuh hiburan. Tapi kalau masih dalam kondisi kesulitan, lalu yang dihadirkan justru hiburan, itu tidak tepat,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari nilai kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, sekaligus bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami hanya ingin Garut lebih baik, dengan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
“Garut tidak butuh raja, Garut butuh perbaikan di sektor nyata,” pungkasnya. (*)