GARUT – Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Garut bersiap melayangkan audiensi ke DPRD Kabupaten Garut.
Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan belum optimalnya pelibatan Bumdes dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah pengurus Bumdes menilai, produk desa hingga kini masih sulit menembus dapur MBG, meskipun secara kebijakan telah ada dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Juga:Garut Siap Gelar Festival Layang-layang Internasional, 14 Negara Dipastikan IkutMatangkan Persiapan Porprov, SOR RAA Adiwijaya Jadi Tempat Pemusatan Latihan
Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menyatakan bahwa produk Bumdes seharusnya dapat diterima sebagai bagian dari rantai pasok program MBG.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong dapur MBG untuk memanfaatkan produk lokal desa.
Namun, implementasi di lapangan dinilai belum berjalan optimal. Banyak Bumdes mengaku masih menghadapi kendala dalam menyalurkan produk mereka ke dapur MBG.
Atas kondisi tersebut, para pengurus Bumdes sepakat untuk mengadukan persoalan ini melalui audiensi resmi ke DPRD Kabupaten Garut, sekaligus meminta perhatian pemerintah daerah dan BGN.
Salah satu pengurus Bumdes, Naryana mengatakan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah membentuk forum bersama sebagai wadah konsolidasi.
“Forum ini akan menghimpun seluruh pengurus Bumdes di Kabupaten Garut agar gerakan yang dilakukan memiliki kekuatan kolektif. Setelah itu, forum akan mengajukan permohonan audiensi kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, pengurus Bumdes lainnya, Dian, menyebut bahwa sebelum audiensi dilakukan, pihaknya akan terlebih dahulu merumuskan strategi serta menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing Bumdes.
Baca Juga:DPMD Garut Kebut Proses PAW Kepala Desa Demi Maksimalkan Pelayanan MasyarakatBanyak Infrastruktur Sekolah Terdampak Bencana, Disdik Garut Lakukan Inventarisasi
“Kita akan kumpulkan data dan persoalan di lapangan, sehingga saat audiensi nanti yang disampaikan benar-benar komprehensif dan mewakili seluruh Bumdes,” katanya.
Ia menambahkan, setelah seluruh persiapan matang, audiensi akan diajukan secara resmi oleh forum Bumdes sebagai representasi kolektif, bukan hanya dari satu atau dua desa.
Selain itu, persoalan ini juga direncanakan akan dibawa ke pemerintah pusat. Tujuannya agar dapur MBG yang tidak mengakomodasi produk Bumdes dapat diberikan sanksi tegas oleh pihak berwenang, khususnya BGN.
Dian berharap, audiensi ini dapat menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan di lapangan, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi produk lokal desa untuk terlibat dalam program MBG di Kabupaten Garut.