Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme seleksi penerima bantuan dan dasar penentuan lokasi program.
Selain itu, PMII menemukan adanya perbedaan target keluaran program yang mencantumkan fasilitasi terhadap 500 wirausaha muda, sedangkan target pembinaan, pelatihan, dan pengembangan tercatat sebanyak 490 pemuda.
PMII meminta Dispora menjelaskan perbedaan tersebut sekaligus membuka indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program.
Baca Juga:Anggaran Garut Terpangkas Rp436 Miliar, Bupati Syakur Putuskan TPP ASN Dipotong 15 PersenBupati Garut Soroti Ulah Manusia Jadi Pemicu Bencana, Dorong Penegakan Hukum
Menurut Rizky, keberhasilan program kewirausahaan seharusnya tidak hanya dinilai dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan penerima bantuan dalam membangun dan mempertahankan usahanya.
“Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari jumlah barang yang disalurkan, bukan dari jumlah wirausaha muda yang tumbuh dan berkembang,” tegasnya.
Lebih jauh, PMII juga mempertanyakan perubahan alokasi anggaran subkegiatan tersebut. Berdasarkan dokumen yang mereka kaji, anggaran subkegiatan yang sama pada 2025 tercatat sebesar Rp0, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi lebih dari Rp2,8 miliar.
Kenaikan tersebut dinilai harus dibarengi perencanaan yang matang, transparansi penggunaan anggaran, serta pengawasan yang ketat.
Atas sejumlah persoalan tersebut, PC PMII Garut mendesak Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah kebijakan Dispora Kabupaten Garut.
Evaluasi diminta tidak hanya menyangkut administrasi pengadaan, tetapi juga efektivitas program, ketepatan sasaran, hingga dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi pemuda.
PMII juga mendesak Inspektorat Kabupaten Garut melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran program Wira Muda Hebat sesuai kewenangannya.
Baca Juga:Masuki Musim Hujan, Polres Garut Siapkan Pemetaan Daerah Rawan Bencana hingga Penegakan HukumOMOWAY Kumpulkan Puluhan Pengguna Motor Listrik di Bandung, Kenalkan Konsep Mobilitas Pintar Masa Depan
Selain itu, Dispora diminta membuka dokumen perencanaan, studi kelayakan, analisis kebutuhan, spesifikasi barang, hingga daftar penerima manfaat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan.
Rizky menegaskan, kritik yang disampaikan PMII bukan bertujuan menolak program bantuan pemerintah, melainkan mendorong agar pembangunan kepemudaan benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Terlebih, dalam penyusunan APBD 2027, PMII berharap kebijakan anggaran kepemudaan lebih berorientasi pada pelatihan, inkubasi bisnis, pendampingan usaha, penguatan kreativitas, serta perluasan akses pasar.
“Jangan sampai program yang diberi nama Wira Muda Hebat justru hanya hebat dalam pengadaan barang, tetapi lemah dalam pemberdayaan,” katanya.