GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengambil kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 15 persen. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran menyusul berkurangnya transfer keuangan daerah sebesar Rp436 miliar serta adanya dorongan peningkatan alokasi belanja infrastruktur.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengakui keputusan tersebut bukan pilihan yang mudah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus mengambil langkah penghematan agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan defisit anggaran yang berlebihan.
Syakur menjelaskan, keputusan tersebut tidak terlepas dari hasil evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk adanya perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap peningkatan keberpihakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Baca Juga:Bupati Garut Soroti Ulah Manusia Jadi Pemicu Bencana, Dorong Penegakan HukumMasuki Musim Hujan, Polres Garut Siapkan Pemetaan Daerah Rawan Bencana hingga Penegakan Hukum
“Kami kemarin melakukan evaluasi terhadap perubahan APBD. Ada atensi Pak Gubernur terkait dengan keberpihakan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Syakur, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan, dalam evaluasi tersebut dirinya telah menyampaikan bahwa persoalan pembangunan di Kabupaten Garut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Sektor pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya juga membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menindaklanjuti arahan tersebut dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
“Saya sampaikan ke Pak Gubernur bahwa di Garut itu masalah bukan hanya infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi karena kita menghormati arahan beliau, kita mengalokasikan lebih banyak lagi untuk infrastruktur,” katanya.
Persoalannya, menurut Syakur, kondisi fiskal Kabupaten Garut sebelumnya telah mengalami tekanan akibat berkurangnya transfer keuangan daerah sebesar Rp436 miliar.
Pengurangan tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program yang sebelumnya telah direncanakan.
“Karena kan itu pengurangan Rp436 miliar juga bukan hal yang kecil. Nah, ketika diminta lagi dikurangkan, kita agak kerepotan,” ungkapnya.
Baca Juga:OMOWAY Kumpulkan Puluhan Pengguna Motor Listrik di Bandung, Kenalkan Konsep Mobilitas Pintar Masa DepanPersib Hajar Isenmulang 4-0, Dua Gol Luka Menalo Bawa Maung Bandung Dekati Puncak Klasemen
Syakur menuturkan, berbagai langkah efisiensi sebenarnya sudah dilakukan sebelum pemerintah akhirnya memutuskan memangkas TPP ASN.
Penghematan dilakukan terhadap sejumlah kegiatan pemerintahan, termasuk belanja perjalanan dinas dan berbagai pengeluaran yang dinilai masih memungkinkan untuk ditekan.
Namun, hasil efisiensi tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penyesuaian anggaran, terutama untuk meningkatkan porsi belanja pembangunan.