GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut, dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan alokasi belanja daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Garut.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan pemotongan TPP bagi seluruh ASN tersebut sekitar 15 persen.
Baca Juga:PUPR Garut Sebut Pemadatan Saat Kemarau Diduga Picu Jalan Penghubung Banjarwangi-Peundeuy AmblasBPBD Garut Rekap 12 Lokasi Terdampak Bencana, Status Tanggap Darurat Belum Ditetapkan
Menurutnya, pemotongan TPP tersebut atas dasar dari evaluasi APBD perubahan, dan memenuhi permintaan dari Gubernur Jawa Barat untuk menambahkan alokasi anggaran untuk pembangunan.
“Jadi gini, kan kemarin kita itu melakukan evaluasi APBD kita perubahan, Pak Gubernur minta kita untuk menambah kegiatan pembangunan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa, 3 November 2026.
Syakur menejelaskan, bahwa Pemkab Garut sudah habis-habisan melakukan efisensi dari berbagai sektor, sehingga melihat peluang di para ASN sebagai bentuk pengorbanan.
“Akhirnya kita melihat bahwa ada peluang di teman-teman ASN, kita minta kerelaan mereka karena ini amanat harus dilaksanakan, kita akan melakukan pemotongan 15 persen,” jelasnya.
Ia menyebutkan, hasil dari pemotongan TPP 15 persen tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk menambah anggaran perbaikan jalan Banjarwangi – Pendeuy.
“Ada beberapa ya termasuk itu, kan kalau cuma 5 miliar nggak banyak dapat tapi itu komitmen,” sebutnya.
Menurut Syakur, pemotongan TPP ini bukan melihat besar angkanya, namun ia berharap adanya partisipasi dari berbagai sektor untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Musim Hujan Mulai Picu Banjir, BPBD Garut Tingkatkan Kewaspadaan Bencana HidrometeorologiTarung Derajat Garut Bidik 16 Medali di Porprov Jabar 2026, Empat Emas Jadi Target Utama
“Saya bilang ini bukan hanya lihat angkanya, tolonglah semua orang sekarang harus berpartisipasi dalam upaya mengumpulkan kegiatan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya pun ketakutan jika pemotongan TPP sebesar 15 persen bisa memicu penurunan kinerja para ASN.
“Cuman kan segitu juga saya juga nggak mau, nggak mau sampai kemudian teman-teman Pemda juga drop kan,” tambahnya.
Syakur menegaskan, pemotongan TPP ini sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab bersama demi mendorong pembangunan Garut kedepan.
“Tapi itu adalah komitmen, saya bilang ini komitmen tanggung jawab kita semua ketika kita juga menghadapi masalah dengan BPJS ya, itu juga semua menyumbang,” tutupnya. (*)