Pemkab Garut berencana kembali mengalokasikan anggaran pembangunan melalui penyesuaian belanja yang nilainya diperkirakan mencapai Rp250 miliar hingga Rp350 miliar.
“Tahun depan kita akan alokasikan lagi antara Rp250 sampai Rp350 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengalaman melakukan efisiensi telah memberikan gambaran bahwa sejumlah pengeluaran pemerintah sebenarnya masih dapat ditekan tanpa harus mengorbankan kegiatan yang lebih penting.
Baca Juga:Bupati Garut Soroti Ulah Manusia Jadi Pemicu Bencana, Dorong Penegakan HukumMasuki Musim Hujan, Polres Garut Siapkan Pemetaan Daerah Rawan Bencana hingga Penegakan Hukum
Salah satu contohnya adalah belanja perjalanan dinas yang disebut telah mengalami penurunan cukup signifikan.
“Belanja perjalanan dinas juga sudah drop hampir setengahnya. Nah, dari situ kita mulai ternyata tahu, ternyata teman-teman juga bisa efisiensi. Kita geser-geser ke hal-hal yang lebih substantif,” jelasnya.
Selain melakukan efisiensi, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, Pemkab Garut terus membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, berbagai program pemerintah pusat, seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, pasar, hingga jalan, dapat membantu mengurangi beban anggaran daerah.
Ia mencontohkan adanya program pemerintah pusat di wilayah Banjarwangi yang disebut memiliki nilai sekitar Rp40 miliar.
Dengan masuknya pembiayaan dari pemerintah pusat, anggaran daerah yang sebelumnya harus disiapkan untuk kebutuhan serupa dapat dialihkan kepada program pembangunan lainnya.
Syakur berharap strategi tersebut dapat menjadi solusi agar pembangunan Kabupaten Garut tetap berjalan meskipun kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi tekanan.
Baca Juga:OMOWAY Kumpulkan Puluhan Pengguna Motor Listrik di Bandung, Kenalkan Konsep Mobilitas Pintar Masa DepanPersib Hajar Isenmulang 4-0, Dua Gol Luka Menalo Bawa Maung Bandung Dekati Puncak Klasemen
Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran, termasuk pengurangan TPP ASN, merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas. (*)