Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif lain, salah satunya melalui pengurangan TPP ASN sebesar 15 persen.
“Maka kita minta, kita tetapkan keputusan untuk mengurangi TPP 15 persen. Dasar hukumnya ada. Yang pasti bahwa TPP itu kan lebih ke penghargaan. Kalau gaji kan kita enggak berani,” jelasnya.
Syakur menegaskan, pengurangan tersebut dipilih setelah mempertimbangkan berbagai alternatif. Bahkan, menurutnya, ada daerah lain yang melakukan pengurangan TPP lebih besar hingga menghapuskan tunjangan tersebut.
Baca Juga:Bupati Garut Soroti Ulah Manusia Jadi Pemicu Bencana, Dorong Penegakan HukumMasuki Musim Hujan, Polres Garut Siapkan Pemetaan Daerah Rawan Bencana hingga Penegakan Hukum
Ia menyebut kebijakan pengurangan 15 persen merupakan salah satu pilihan terakhir yang dapat diambil pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan fiskal.
“Saya berusaha untuk tidak mengurangi TPP, tapi seperti ini. Efisiensi itu juga pilihan yang sangat berat buat kami. Yang pasti jangan sampai kondisi keuangan kita bisa defisit yang berlebihan,” ujarnya.
Syakur menyadari kebijakan pemotongan TPP akan berdampak terhadap penghasilan yang diterima ASN. Meski demikian, ia berharap seluruh pegawai dapat memahami kondisi keuangan daerah dan ikut berkontribusi terhadap keberlangsungan pembangunan.
Menurutnya, pengurangan TPP merupakan bentuk pengorbanan bersama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah.
Ia bahkan menyebut ASN sebagai bagian dari pihak yang turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
“ASN pahlawan pembangunan, semuanya jadi pahlawan, berkorban semuanya. Dan menurut saya, itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat lain,” katanya.
Syakur menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBD Garut adalah besarnya kebutuhan belanja pegawai, terutama karena jumlah tenaga pendidik yang cukup banyak.
Baca Juga:OMOWAY Kumpulkan Puluhan Pengguna Motor Listrik di Bandung, Kenalkan Konsep Mobilitas Pintar Masa DepanPersib Hajar Isenmulang 4-0, Dua Gol Luka Menalo Bawa Maung Bandung Dekati Puncak Klasemen
Pemerintah daerah, kata dia, tidak mungkin mengurangi jumlah guru ataupun menurunkan gaji yang merupakan hak pegawai.
“Belanja pegawai kita itu banyak karena pendidikan, karena guru yang banyak. Dan kita enggak mungkin mengurangi guru, enggak mungkin menurunkan honor guru yang terbatas,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat.
Tahun 2027 Siapkan Pergeseran Anggaran Rp250–350 Miliar
Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Syakur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan penataan anggaran untuk tahun 2027.