RADARGARUT– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penetapan aturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan mempertimbangkan secara matang kondisi ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini didasarkan pada data desil, namun pemerintah mengakui masih ada tantangan akurasi data di lapangan yang berpotensi membuat bantuan salah sasaran.
Dalam keterangan kepada wartawan pada Rabu, 26 Agustus 2026, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sistem yang lebih baik sebelum menerapkan pembatasan secara penuh.
Baca Juga:Kabut Asap Karhutla Indonesia Membelit Malaysia-Singapura, Media Asing Soroti Dampak El Niño SuperIni Tuntutan Demo 27 Agustus Besok: Mahasiswa dan Rakyat Pati Siap Hadir di Senayan
“Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan,” ujarnya.
Purbaya mengakui bahwa pembagian desil di lapangan masih dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan langsung menerapkan aturan secara kaku jika banyak warga yang terdampak akibat kekeliruan pendataan.
“Tapi kalau yang gitu, pasti nggak semuanya, beberapa orang kalau ada masalah, saya belum sampai dataset yang baru keluar. Kita akan handle case by case,” tegasnya.
Desil sendiri merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan, mulai dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling kaya).
Dalam konteks subsidi energi, khususnya BBM seperti Pertalite, pendekatan berbasis desil bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi, sementara kelompok mampu tidak lagi menikmati subsidi yang seharusnya tidak mereka terima.
Untuk memperbaiki kualitas data tersebut, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Dana ini merupakan respons atas permintaan BPS di awal tahun.
“Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun diambil, karena penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus,” jelas Purbaya.
Baca Juga:Basic vs Premium Member Access by KAI: Kenali Perbedaannya dan Raih Benefit Railpoin!Api Bakar Habitat Ragam Hayati Indonesia: Harimau Sumatera Terancam Punah
Langkah ini penting karena kualitas data desil menjadi fondasi utama skema penataan subsidi energi. Kesalahan pendataan dapat menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, atau sebaliknya.
Purbaya berharap perbaikan data yang sedang berjalan akan menghasilkan dataset yang lebih akurat pada tahun berikutnya, khususnya dalam pengelompokan desil.