“Yang keempat, optimalisasi kompanye bahaya penggunaan obat terlarang di lingkungan satuan pendidikan untuk anak-anak sekolah. Karena segment pasarnya adalah terindikasi anak-anak pelajar. maka kita mendorong untuk semua satuan mengoptimalkan sosialisasi dampak bahaya di link kungan sekolah,” tegasnya.
Sementara itu, poin kelima yang disampaikan ABAG adalah optimalisasi peran dan fungsi P4GM sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan hingga pemberantasan peredaran narkoba dan obat terlarang.
“Yang sanjutnya, optimalisasi peran fungsi P4GM, sudah ada satuan kolaborasi dari unsur PEMDA dan APH. Jadi dioptimalkan peran fungsinya dari mulai unsur pencegahan, sampai ke pemberantasan,” sambung dia.
Baca Juga:PKL di Jalan Terusan Pembangunan Garut DitertibkanPelantikan Kades Definitif di Garut Ditargetkan Digelar Senin, Tinggal Dua Desa Selesaikan Tahapan
Hapit menegaskan, ABAG tidak berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Sebaliknya, pihaknya ingin membangun komitmen bersama untuk menghadapi persoalan peredaran obat terlarang, narkoba, dan miras di Kabupaten Garut.
Ia melanjutkan pada dasarnya ABAG satu nafas satu frekuensi dengan pemerintahan dan aparat. Intinya membangun komitmen bersama memerangi peredaran obat terlarang, narkobat dan miras sacara bersama-sama dan berkesinambungan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut mendorong penguatan pencegahan penyalahgunaan obat terlarang melalui kolaborasi lintas sektor. Pemkab Garut akan menerbitkan Surat Edaran yang mengimbau ASN dan masyarakat aktif memantau serta melaporkan indikasi penyalahgunaan obat kepada pihak berwenang. Edukasi di sekolah juga akan diperkuat.
“Kita akan melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait upaya pencegahan penyalahgunaan obat tersebut. Sejatinya sudah dilaksanakan, kita ingatkan lagi kepada seluruh masyarakat,” ujar Bupati Garut.
Selain itu, Pemkab Garut bersama Polres Garut membahas wacana penerapan jam malam bagi anak untuk menekan kriminalitas, penyalahgunaan obat, dan minuman keras.
Syakur juga menegaskan pengawasan apotek berada di bawah Dinas Kesehatan, dengan sanksi pencabutan izin jika terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, peredaran obat terlarang lebih banyak terjadi melalui jalur ilegal.
Baca Juga:Kekosongan Kepsek di Garut Kembali Bertambah, Disdik Targetkan 398 Terisi Tahun iniMerah Putih Menghiasi Lingkungan B-7 Gotong Royong Warga Sambut HUT Ke-81 RI
“Jam malam ini inisiatif dari Pak Kapolres, untuk bersama-sama mengurangi tindak kriminalitas, penyalahgunaan obat, miras dan lain-lain. Sementara untuk apotek, karena diawasi Dinas Kesehatan, kalau terbukti ada penyalahgunaan atau perlakuan tidak sesuai, izinnya bisa langsung dicabut. Biasanya bukan di apotek, tetapi di tempat-tempat ilegal,” tandasnya.(fer)