RADARGARUT– Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah mengetuk palu kesepakatan terkait postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilai belanja negara disepakati menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp4.106,26 triliun.
Kendati demikian, struktur alokasi anggaran belanja ini memicu perhatian publik lantaran dominasi belanja pemerintah pusat yang dinilai sangat tebal dibandingkan alokasi alokasi untuk daerah.
Rancangan anggaran ini dijadwalkan akan dibawa ke pengesahan Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 29 September 2026. Dalam postur tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) hanya dialokasikan sebesar Rp735 triliun atau sekitar 17,9 persen dari total belanja negara. Porsi ini menjadi alokasi terendah di antara seluruh komponen utama belanja APBN 2027.
Baca Juga:Regu Bulu Tangkis Putra Asak Indonesia Raih Emas di Asian Games 2026Buntut Bikin Olok-Olok Korban Keracunan: Akuntan SPPG Dipecat, Dapur Program Makan Bergizi Gratis Terpaksa Lum
Sebaliknya, porsi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyedot bagian terbesar dengan nilai Rp3.371,26 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari total anggaran.
Ketimpangan Alokasi Pusat dan Daerah
Ketimpangan porsi antara Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah memicu berbagai tanggapan. Struktur Belanja Pemerintah Pusat sendiri terbagi ke dalam dua pilar utama:
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Dialokasikan sebesar Rp1.556,89 triliun.Belanja Non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L): Menguras porsi hingga Rp1.814,36 triliun.
- Besarnya porsi belanja Non-K/L didorong oleh naiknya beban belanja mengikat, seperti pembayaran kewajiban bunga utang negara serta alokasi subsidi modal maupun energi yang diperkirakan menyerap hingga Rp1.504,7 triliun.
Rincian Alokasi Program Prioritas Utama
Di tengah porsi belanja pusat yang dominan, pemerintah bersama Banggar DPR merancang alokasi tematik untuk menyokong program-program prioritas nasional:
- Sektor Pendidikan & Makan Bergizi Gratis (MBG): Menguras dana terbesar di rentang Rp820,9 triliun hingga Rp821 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp240 triliun dikhususkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan sekitar 60,6 juta penerima di seluruh Indonesia.
- Perlindungan Sosial (Perlinsos): Mendapat jatah sekitar Rp550 triliun hingga Rp560 triliun untuk menyokong program jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Sektor Kesehatan: Dialokasikan sebesar Rp245 triliun, difokuskan pada perbaikan dan renovasi fasilitas puskesmas, pembangunan rumah sakit daerah, serta perluasan layanan kesehatan gratis.
- Ketahanan Pangan: Mengantongi Rp195 triliun yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan subsidi pupuk, dan pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate).