GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut mulai memetakan peluang pembiayaan pembangunan tahun 2027 dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seiring adanya efisiensi fiskal serta penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD, tetapi aktif mencari program yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Arahan tersebut disampaikan Syakur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Baca Juga:Kelompok Bermain Al Buniyyah Banyuresmi Jalani Revitalisasi, UKS hingga Toilet Mulai DibangunPenataan Pasar Baru Garut City Market Dimulai, 103 Pedagang Disiapkan Tempat Berdagang
Rapat paripurna tersebut salah satunya membahas penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Syakur mengatakan Pemkab Garut terus menjalin komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengetahui peluang program dan sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan daerah pada tahun depan.
Menurutnya, berbagai skema pendanaan pemerintah pusat, termasuk yang berkaitan dengan Instruksi Presiden, perlu dicermati agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan meski kemampuan fiskal mengalami keterbatasan.
“Sehingga bayangan kami, salah satu inisiatif kami untuk menyusul sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Syakur.
Ia menyebut terdapat sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional yang berdasarkan informasi dari Bappenas akan berjalan pada 2027.
Karena itu, perangkat daerah diminta sejak sekarang melihat program mana yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Garut.
“Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” katanya.
Baca Juga:176,80 Hektare Sawah Puso, Dispertan Siapkan Bantuan Benih bagi PetaniUICI Gandeng Yayasan Bani Syech Nuryayi Garut, Perluas Akses Pendidikan Tinggi Inklusif Berbasis Digital
Menurut Syakur, sinkronisasi tersebut penting agar program yang sudah direncanakan daerah memiliki peluang memperoleh dukungan pembiayaan di luar APBD Kabupaten Garut.
Langkah itu sekaligus menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Selain optimalisasi sumber pendanaan, Syakur juga menekankan pentingnya hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD.