Amnesty menilai rentetan kejadian ini bukan lagi kelalaian kasuistik, melainkan kegagalan sistemik negara dalam melindungi anak sekolah. Pada Juni 2026, Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan MBG, antara lain pelanggaran hak atas kesehatan, hak anak, dan hak atas pangan.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG bertentangan dengan Konstitusi.
Usman Hamid mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok MBG di Jayapura, Semarang, dan daerah lain.
Baca Juga:Persib Gagal Raih Piala Presiden 2026: Persebaya Amankan Kemenangan Lewat Adu PinaltiKorban Lakalantas Bulan Juli 2026 Turun Drastis Hingga Lebih dari 20%
Pihak-pihak yang terbukti lalai harus diproses hukum secara adil dan transparan. Tanpa langkah konkret, program yang seharusnya melindungi generasi muda justru terus menempatkan mereka dalam risiko.(*)