“Apabila sejak awal terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam proses mendapatkan titik atau izin, legalitas dan kelayakan operasional dapur tersebut patut dievaluasi,” ucap Rizki.
FMG juga mendorong pemeriksaan terhadap dapur yang diduga berkaitan dengan pihak berstatus tersangka dalam perkara di lingkungan Badan Gizi Nasional. Namun, pemeriksaan diminta tetap berlandaskan alat bukti dan ketentuan hukum.
Menurut Rizki, seharusnya dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional setelah memperoleh izin juga diminta menjalani evaluasi.
Baca Juga:Puluhan Orang Tua Datangi Disdik Garut, Persoalkan Hasil SPMB Jalur DomisiliRelawan MBG Garut Dukung Evaluasi BGN, Desak Kepastian Nasib Program dan Dapur
“Kami mendesak pemeriksaan dilakukan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, seluruh prosesnya tentu harus berdasarkan alat bukti yang cukup dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah,” tegasnya. (*)