Fenomena ini juga terjadi di daerah lain seperti Aceh, Jawa Tengah, NTB, dan Jawa Timur. Ratusan SPPG di berbagai provinsi melaporkan situasi serupa, menandakan adanya masalah sistemik dalam distribusi anggaran pusat ke daerah.
Beberapa analis kebijakan publik menilai bahwa transisi kepemimpinan di BGN dan penyesuaian prosedur birokrasi menjadi pemicu utama keterlambatan. Proses verifikasi rekening virtual account (VA) dan penyesuaian regulasi tampaknya belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan operasional di lapangan yang sangat mendesak.
Pemerintah daerah Jawa Barat pun ikut merespons. Beberapa bupati dan walikota telah berkoordinasi dengan BGN pusat untuk mempercepat pencairan dana.
Baca Juga:Kejagung Dalami 26 Nama Diduga Terlibat Korupsi MBGBos Motor Listrik Emmo Ikut Terseret Kasus Korupsi MBG, Jadi Tersangka Baru!
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang sambil menunggu solusi permanen. Beberapa SPPG yang masih memiliki cadangan dana terbatas berusaha melanjutkan operasional secara mandiri, meski dengan skala yang jauh lebih kecil.
Program MBG sendiri merupakan bagian penting dari agenda nasional untuk mencapai target penurunan stunting sesuai arahan presiden.
Dengan target jangka panjang mencakup jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, kelancaran pendanaan menjadi kunci keberhasilan. Keterlambatan berulang seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan manusia Indonesia Emas 2045.(*)