GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Partai NasDem, Mira Lestari Fitriani menggelar reses bersama masyarakat di daerah pemilihannya. Fokus pembahasannya, terkait bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga persoalan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kegiatan reses tersebut berlangsung penuh antusias karena dihadiri masyarakat serta dihadirkan Koordinator Kabupaten pendamping PKH yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan sosial di lapangan.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara terbuka, terutama mengenai ketidaktepatan penerima bantuan sosial serta pelayanan kesehatan yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Baca Juga:PNM Peduli Bergerak Cepat Bantu Korban Longsor dan Puting Beliung di Garut dan SumedangIde Kreatif untuk Pemasyarakatan, Peserta Program Magang Nasional Kemnaker Paparkan Inovasi di Rutan Garut
Mira mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan bantuan sosial dari pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang layak dan membutuhkan. Menurutnya, persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan masih menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat saat dirinya turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin memastikan bantuan sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Karena fakta di lapangan masih ada masyarakat yang kondisi ekonominya memprihatinkan tetapi belum masuk data penerima bantuan,” kata Mira.
Ia menjelaskan bahwa persoalan bantuan sosial tidak bisa hanya dilihat dari data administratif semata, namun juga harus memperhatikan kondisi riil masyarakat. Karena itu, dirinya sengaja menghadirkan koordinator kabupaten pendamping PKH dalam kegiatan reses agar bisa berdiskusi langsung terkait berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
“Makanya dalam reses ini saya mengundang Koorkab pendamping PKH supaya kita bisa sama-sama membahas persoalan yang terjadi, termasuk soal data desil, validasi penerima bantuan, dan masyarakat yang selama ini merasa belum terakomodir,” jelasnya.
Mira mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai sistem desil menjadi salah satu perhatian penting dalam reses tersebut. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme penentuan penerima bantuan sosial berdasarkan kategori desil kesejahteraan.
“Banyak masyarakat yang belum memahami soal desil ini. Ada yang merasa layak menerima bantuan tapi ternyata tidak masuk kategori penerima. Nah ini yang perlu dijelaskan dan dikawal bersama supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan bantuan sosial, Mira juga menyoroti pelayanan kesehatan yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan manusiawi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi.