“Sebagai institusi yang bertugas memastikan akuntabilitas dan kepatuhan di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya menjadi contoh dalam penerapan efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab penggunaan anggaran publik,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, PMII Garut mendesak Inspektorat Kabupaten Garut untuk membuka secara terang dasar kajian pengadaan mobil dinas dan anggaran sewa kendaraan operasional tersebut.
“Penjelasan itu tentunya penting agar publik mengetahui kebutuhan riil, urgensi, serta manfaat langsung dari penggunaan anggaran tersebut terhadap kerja pengawasan,” ungkapnya.
Baca Juga:Bumdes se-Jawa Barat Didorong Perkuat Kolaborasi dengan KDKMP dan Sektor SwastaKementerian Pertanian Siapkan Sejumlah Program Strategis untuk Dongkrak Pertanian Garut
PMII Garut juga meminta Pemerintah Kabupaten Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Inspektorat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan fungsi pengawasan internal berjalan efektif, terutama dalam mencegah potensi penyimpangan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. (*)