RADARGARUT– Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat semakin memanas. Setelah video perdebatan juri dan peserta viral di media sosial, kini status WhatsApp yang diduga milik salah seorang juri, Indri Wahyuni, bocor ke publik dan langsung menjadi sorotan hangat.
Indri Wahyuni, yang dijuluki netizen sebagai “duta artikulasi” karena gaya bicaranya yang elegan dan penuh istilah Inggris saat menilai peserta, kini berada di pusaran kontroversi. Ia dituduh memberikan penilaian subjektif yang merugikan sebagian peserta, terutama dalam penentuan juara yang dimenangkan oleh SMAN 1 Pontianak.
Keputusan ini memicu protes keras dari peserta lain dan menjadi bahan perdebatan luas di TikTok, X, serta Instagram. Dalam status WhatsApp yang beredar luas, Indri tampak membela keputusan dewan juri.
Baca Juga:Berjasa Lindungi Masyarakat Garut Dari Wabah 'Black Death', Nama Dr.Slamet Diabadikan Jadi Rumah SakitiOS 26.5 Resmi Meluncur! Berikut Daftar Pembaharuannya
Ia menulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia campur, “They deserve the win… Focusing on one school and neglecting justice for other is a part of the biggest ignorance…”
Indri meyakini SMAN 1 Pontianak pantas menjadi juara dan mewakili Kalbar ke tingkat nasional. Menurutnya, setelah perdebatan panjang, sekolah tersebut tetap keluar sebagai pemenang dan berhak membuktikan kemampuannya di ajang nasional.
Yang paling mengejutkan, Indri juga menyampaikan niatnya untuk memanfaatkan popularitas tersebut.
Dalam status yang sama, ia menyatakan, “Terakhir, mau open endorse ah. Biar makin kaya. Supaya LHKPN gw yg tersebar makin bikin shock banyak orang. Hayooo yg iri makin panas, ngeledakin gw ga akan bikin gw jatuh. At the end, u will always have me kata misua.”
Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam. Sebagian netizen menganggapnya sebagai sikap percaya diri yang berlebihan, sementara yang lain menilai sebagai bentuk oportunis di tengah kontroversi.
Harta kekayaan Indri yang sebelumnya sempat diungkap melalui LHKPN pun kembali menjadi pembicaraan, dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Kontroversi ini telah mendorong MPR RI untuk mengambil tindakan tegas. Juri dan MC LCC di Kalbar dinonaktifkan sementara.
Baca Juga:BMKG Himbau Potensi Hujan Lebat Jelang Musim KemarauBank Indonesia Ungkap Alasan Rupiah Kian Anjlok
Komisi II DPR RI bahkan menuntut agar para juri yang terlibat diblacklist dan diminta meminta maaf secara terbuka kepada publik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan profesionalisme penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah.