Merek Kolektif Didorong Menkop Jadi Jaminan Kredit Perbankan

istimewa
Merek Kolektif Didorong Menkop Jadi Jaminan Kredit Perbankan
0 Komentar

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, Kamis (30/4) menghadiri peluncuran buku dan talkshow bertajuk ‘Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif’ di Jakarta. Buku tersebut merupakan karya penulis Dewi Tenty Septi Artiany.

Dalam kesempatan itu, Menkop mengapresiasi karya tersebut sebagai panduan strategis bagi gerakan koperasi di tengah pemerintah melakukan gerakan negara untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Ia menekankan bahwa konsep merek kolektif yang diusung dalam buku Dewi Tenty bukan sekadar instrumen perlindungan produk lokal, melainkan aset intelektual yang bernilai ekonomi tinggi. Ferry pun berharap ke depannya perbankan nasional bisa mengakomodasi merek kolektif ini sebagai jaminan atau agunan kredit bagi para pelaku UMKM.

Baca Juga:PNM Gelar Aksi Sosial untuk Lansia Dhuafa, Salurkan Bantuan hingga Berikan Layanan Kesehatan di GarutRutan Garut Berikan Hadiah dan Penghargaan kepada Pemenang Lomba HBP Ke-62, Warga Binaan Antusias

“Merek kolektif ini harus menjadi modal kekayaan intelektual yang bisa diajukan ke bank sebagai jaminan kucuran kredit. Kami sedang memperjuangkan hal ini bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar bisa didistribusikan oleh perbankan nasional,” ujar Ferry.

Turut hadir pada acara tersebut antara lain Ketua DK LPS Anggito Abimanyu dan Anggota DPR RI Bambang Soesatyo. Kehadiran Menkop dalam acara ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menkop mengungkapkan bahwa saat ini progres pembangunan fisik KDKMP sudah berjalan masif, di mana sebanyak 30.000an unit bangunan beserta gerai dan alat kelengkapannya sedang dalam masa pembangunan. Ia menambahkan sekitar 6ribuan unit di antaranya telah selesai 100% dan siap untuk dioperasionalkan.

Ia juga menjelaskan bahwa KDKMP akan menjalankan lima fungsi utama untuk memutus rantai ketertinggalan ekonomi dari sektor BUMN dan swasta. Pertama, distribusi barang bersubsidi yang menjual gas, pupuk, beras, hingga minyak goreng dengan harga subsidi.

Keduanya, dijelasakan Ferry, menjadi penyerap hasil tani, perikanan, dan produk UMKM lokal agar masyarakat memiliki kepastian pasar. Lalu ketiga, menjadi instrumen agar bantuan pangan, PKH, dan Bansos tepat sasaran sampai ke penerima manfaat.

Keempatnya adalah menyediakan alternatif pinjaman produktif bagi warga desa untuk melawan jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol). Dan kelima, menjadi pusat logistik dan pergudangan yang dilengkapi dengan mesin pascaproduksi seperti pengering gabah dan cold storage untuk menjaga kualitas komoditas desa.

0 Komentar