PLBN-PLBN ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat perbatasan. Pada tahun 2025, lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN yang sudah beroperasi, dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.
Angka ini menunjukkan betapa vitalnya infrastruktur perbatasan dalam mendorong aktivitas ekonomi lintas negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga lokal.
Untuk mendukung operasionalisasi yang berkelanjutan, pemerintah telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp86 miliar pada tahun 2026.
Baca Juga:Idul Adha 2026: Tanggal 27 Mei, Libur Panjang 3 Hari, Ini Persiapan Kurban dan Makna MendalamnyaCicilan KUR BRI April 2026 Semakin Ringan: Peluang Emas Bagi UMKM Dapat Modal Murah dengan Angsuran Terjangkau
Fokus utama tetap pada percepatan penyelesaian tiga PLBN tersisa, meski menghadapi tantangan seperti kesepakatan titik exit-entry dan akses material.
Perlindungan Warga Jadi Prioritas Utama
Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pergeseran batas.
“Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh warga yang terdampak. Percepatan ganti kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada warga yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi,” tegas Qodari.
Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pendataan dan penilaian kompensasi, sementara penyesuaian administrasi kependudukan dan kepemilikan lahan akan dilakukan secara hati-hati.
Tujuannya agar transisi berjalan mulus tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk di Pulau Sebatik.
Keberhasilan ini menjadi contoh bagaimana diplomasi damai dapat menyelesaikan isu perbatasan yang kompleks. Pulau Sebatik, yang selama ini kerap menjadi sorotan karena letaknya yang unik, kini semakin kokoh sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
Dengan infrastruktur PLBN yang semakin maju dan komitmen penguatan pertahanan, diharapkan kawasan perbatasan tidak lagi menjadi “daerah terluar” yang tertinggal, melainkan menjadi gerbang kemakmuran dan keamanan nasional.(*)