GARUT – Aktivis media sosial Ronald A.Sinaga atau dikenal dengan nama akun Brorondm me-repost dugaan pungutan dana PIP yang terjadi di Garut dengan dugaan melibatkan Anggota DPR RI.
Pada postingan tersebut akun @brorondm mengunggah gambar latar gedung plus logo lembaga parlemen dengan judul “Anggota Dewan DPR-RI Komisi X Minta Biaya Operasional Pengurusan Dana PIP?”, serta lembaran surat pernyataan operasional pengurusan dana PIP, pada Minggu (20/1/2025).
Ronald sendiri memposting beberapa gambar termasuk surat pernyataan kedua belah pihak terkait operasional pengurusan dana PIP yang diduga terjadi di Garut.
Baca Juga:Disnakertrans Garut Siapkan Strategi Atasi Masalah Pengangguran di 2025KPU Garut Pastikan Pelantikan Bupati Terpilih Mengikuti Jadwal Semula
Belum diketahui pasti apakah dugaan tersebut terjadi di sekolah mana dan tingkat mana, namun dugaan tersebut membuat geram sejumlah pihak termasuk netizen.
“Ya Allah, benar kah ini? 😭😭 Pemerintah harus bertindak tegas. Rakyat kita di injek-injek. Ini tidak boleh dibiarkan. Postingan FB tersebut jauh sebelum saya angkat isu Dana PIP di pertengahan bulan Desember 2024. Share postingan ini supaya makin banyak yang tahu mengenai Dana PIP,” ujarnya dalam keterangan fotonya di Instagram.
Unggahannya tersebut lantas direspon cepat oleh para netizen termasuk para pengikutnya.
“bener om itu. Anak saya juga dapat PIP 1,8 dipotong 800rb untuk partai..kejadian sama di kab.bandung,” Ujar akun @zulfikar_hariyanto dalam sebuah komentar.
“jadi pengen tanya Bro..apakah dengan pernyataan yg dibuat seperti itu dan ada tanda tangan diatas materai maka sah dimata hukum..?dan dapat membebaskan penerima dana operasiaonal dr tuntutan..” Ujar akun @primapradikta dalam kolom komentar.
“bener om.. ada bagian mereka meminta jatah 30-40 persen. entah untuk anggota atau perantara, intinya sekolah “harus” memotong dana tersebut untuk yg perantara yg memberikan. karena PIP aspirasi ini tidak ada di sistem pip.kemdikbud. jadi ada orang yg datang ke sekolah membawa 1 bundel berkas nama2 siswa penerima pip aspirasi. setelah itu sekolah yg bantu mengurus pencairan.. 😢,” Ungkap Akun @noerhalie.
“saya sempat menyebut beberapa lembaga pengawasan anggaran agar tak diam saja soal PIP ini. Postingan itu sempat viral dan direpost akun Bro Ron. Di sana saya menyebut Instansi DPR baik daerah, prov, maupun RI, agar ikut memantau dan jangan diam saja. Mereka kan wakil rakyat yang seharusnya merakyat. Eh ternyata di balik diamnya mereka ikut nge-garong PIP juga. Jahannam banget. Saya berharap jangan ada oknum kepolisian dan kejaksaan yg terlibat. Pokoknya kita pantau terus, kalau blm ada oknum Kepsek dan Disdik yg dipenjara karena PIP, kita gak akan diam!” Ujar akun @fikri.habibullah.muharram.