RADARGARUT– Badan Gizi Nasional (BGN) tengah gencar melakukan evaluasi mendalam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketepatan sasaran program, BGN mempertimbangkan opsi pengurangan jumlah penerima manfaat hingga sekitar 8 juta orang.
Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa pembahasan refocusing atau penyesuaian program masih berlangsung dan belum mencapai keputusan akhir.
Baca Juga:Rupiah Kembali Menguat, Pasar Saham Diprediksi Terus TumbuhSelat Hormuz Dibuka Kembali, Minyak Dunia Siap Mengalir Bebas!
“Kami exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisiensikan lagi. Sementara ini memang belum final karena belum dibahas. Kami masih akan terus membahasnya,” ujar Arumsari di Kompleks Parlemen, Senin 15 Juni 2026.
Menurut Arumsari, evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027. BGN saat ini tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran serta memetakan kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Tujuannya bukan memangkas esensi program, melainkan memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan efektif.
Salah satu contoh konkret yang diusulkan adalah menghentikan pemberian MBG bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari kalangan ekonomi mampu.
“Contoh, misalnya lah contoh gampang, SMA ya, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya saja sudah Rp100.000 sampai Rp200.000, yang high class gitu, itu tidak perlu lagi,” jelas Arumsari.
Jika skenario ini diterapkan, diperkirakan jumlah penerima manfaat MBG bisa berkurang sekitar 8 juta orang. Sebelumnya, program ini telah menjangkau puluhan juta siswa dan kelompok rentan lainnya, termasuk ibu hamil dan balita, dengan klaim dampak positif yang mulai terlihat dalam penurunan angka stunting.
Latar Belakang dan Kontroversi
Program MBG diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Meski demikian, program bernilai triliunan rupiah ini tidak luput dari sorotan. Berbagai isu korupsi di kalangan vendor dan penyelenggara sempat mencuat, memicu demonstrasi dari kalangan mahasiswa yang menuntut penghentian program karena dinilai kurang efisien dan berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu.