GARUT — Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, mendorong peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Garut, mulai dari pengangkutan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga Pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Menurut Aris, persoalan sampah memerlukan penanganan secara menyeluruh, termasuk dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Hal tersebut telah dikonsultasikan dengan Bupati Garut sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap permasalahan persampahan.
Baca Juga:Rumah Semi Permanen Ludes Terbakar Api di Dayeuh Handap Garut, Kerugian Capai Rp120 JutaDisnakertrans Garut Sebut Investasi Besar Jadi Kunci Utama Lapangan Kerja
Ia menyebutkan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan peningkatan anggaran pengelolaan sampah hingga dua kali lipat.
Namun, besaran anggaran yang akan dialokasikan masih perlu dikaji berdasarkan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan operasional.
“Pertama, untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Kedua, pengelolaan di TPA itu sendiri, termasuk infrastruktur yang sudah ada sekarang,” ujarnya, Kamis 15 Oktober 2026.
Aris menjelaskan, perencanaan anggaran tersebut perlu memperhitungkan seluruh kebutuhan agar penanganan sampah dapat berjalan lebih optimal.
Dengan begitu, pengangkutan sampah dan pengelolaan di lokasi pembuangan akhir dapat dilakukan secara berkesinambungan.
Selain persoalan anggaran, DPRD Garut juga menyoroti dampak aktivitas TPA Pasir Bajing terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.
Menurutnya, keberadaan TPA Pasir Bajing merupakan salah satu solusi dalam penanganan sampah di Kabupaten Garut, tetapi dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap warga tetap harus menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga:Musim Pancaroba, Kasus ISPA dan Influenza di Garut Meningkat Sekitar 30 PersenUsai Kebakaran, Pemkab Garut Siapkan Revitalisasi Pasar Andir dan Bantuan Stimulan Modal Bagi Pedagang
Aris mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Bupati Garut agar masyarakat yang terdampak persoalan kesehatan akibat aktivitas TPA Pasir Bajing mendapat perhatian dan perlindungan melalui layanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, dalam pembahasan tersebut juga telah dikomunikasikan rencana perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan bagi lebih dari 1.000 warga sekitar.
“Terutama masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas TPA, saya sudah tekankan agar masyarakat bisa mendapat perlindungan. Hal ini juga sudah dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait di bidang kesehatan,” ungkapnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan TPA.
Aris menegaskan, penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan.