RADARGARUT– Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen kasus keracunan yang terjadi dalam program tersebut disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Pernyataan ini disampaikan Sudaryono di Gedung DPR RI pada Kamis, 3 September 2026.
Menurut Sudaryono, evaluasi terhadap berbagai kasus keracunan MBG menunjukkan bahwa mayoritas masalah bukan semata-mata berasal dari bahan makanan yang rusak, melainkan dari ketidakpatuhan dalam proses pengelolaan.
“Dari kasus keracunan yang ada, kalau kita breakdown, itu 80-90 persen karena tidak taat SOP,” tegasnya.
Baca Juga:Pengangguran Masih Tinggi, Ketersediaan Lapangan Kerja Dinilai Belum Sebanding dengan Pertumbuhan Angkatan KerRahasia Kulit Glowing dan Jantung Sehat: 5 Manfaat Dahsyat Konsumsi Tomat Setiap Hari
Pelanggaran SOP tersebut mencakup beberapa tahapan penting. Mulai dari penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar, proses penerimaan bahan makanan yang abai terhadap prosedur, hingga pengaturan suhu dan batas waktu konsumsi yang sering diabaikan.
“Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas,” jelas Sudaryono.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya laporan dugaan keracunan di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Kasus-kasus tersebut dilaporkan terjadi di Sidoarjo, Agam, dan Lasem (Rembang). BGN mengaku sangat terpukul dengan situasi ini.
“Kami sangat terpukul sebetulnya. Tapi kami tidak boleh menyerah,” ujar Sudaryono.
Sebagai langkah perbaikan, BGN sebelumnya telah menerapkan pengaturan jam kerja khusus bagi kepala dapur dan pengawas gizi, termasuk pada dini hari dan sore hari. Kebijakan tersebut sempat membuat pelaksanaan program MBG relatif terkendali selama sekitar tiga pekan.
Namun, munculnya kasus baru menunjukkan bahwa pengawasan masih perlu diperkuat.Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
Namun, rangkaian kasus keracunan membuat publik mempertanyakan tata kelola di lapangan. Banyak pihak menyoroti pentingnya kedisiplinan petugas dapur dan pengawas gizi dalam menjalankan SOP secara ketat.BGN menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan.
Baca Juga:Tungku Kompor Tidak Padam Sempurna, Api Lahap Dapur di Pasirwangi GarutDamkar Garut Padamkan 7 Kebakaran Lahan dalam Sehari, Warga Diimbau Waspada
Selain memperbaiki sistem pengawasan, lembaga ini juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mitra dapur yang terlibat. Sudaryono berharap langkah-langkah korektif ini dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.