Massa yang terdiri dari tukang becak, buruh, kuli, sopir, hingga sales berencana menggelar aksi damai untuk mendukung program pemerintah, khususnya MBG. Mereka menilai program tersebut membantu masyarakat, terutama anak-anak, namun tetap meminta perbaikan tata kelola agar lebih efektif, bukan dihentikan.
Tidak semua pihak mendukung rencana aksi ini. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menolak karena menilai pernyataan salah satu koordinator lapangan AMPB berpotensi memicu tindakan konfrontatif dan keluar dari koridor hukum.
Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menyampaikan aspirasi secara damai agar situasi Jakarta tetap kondusif.
Baca Juga:Pemerintah Tegaskan Tak Perlu Satgas Khusus Karhutla, Koordinasi Lintas Sektor Dinilai Sudah OptimalGubernur NTB Duga Kelistrikan Jadi Penyebab Sementara Kebakaran Kampung Adat Sade, Fokus Kini pada Restorasi
Dengan berbagai latar belakang dan tuntutan yang berbeda, aksi 27 Agustus 2026 diperkirakan menarik perhatian publik. Pengguna jalan di sekitar Gedung DPR, Senayan, dan kawasan Jakarta Pusat diimbau mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Polisi telah menyatakan akan mengawal jalannya unjuk rasa agar tetap tertib.(*)