Hingga pertengahan 2026, program telah menjangkau puluhan juta penerima melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sentral.
Namun, MBG juga menghadapi kritik terkait tata kelola, transparansi, potensi penyimpangan, dan efisiensi anggaran. Sebelumnya, ada pergantian kepemimpinan BGN karena isu korupsi pada periode awal.
Sudaryono telah menyampaikan komitmen tegas: zero tolerance terhadap korupsi, “hengki-pengki”, dan praktik tidak transparan. Ia berjanji menutup “ruang gelap” seperti lobi dan jalur orang dalam, serta fokus memperbaiki sistem sambil tetap optimistis.
Baca Juga:Garut Dihantui Krisis Kekeringan: BPBD Salurkan Bantuan Air BersihCara Top Up Mobile Legends Pakai DANA, GoPay, OVO, dan QRIS: Praktis, Cepat, dan Tanpa Ribet!
Dalam respons awalnya, Sudaryono menegaskan MBG adalah janji politik Presiden yang tidak bisa dihentikan, melainkan harus terus diperbaiki.
Ia juga menyoroti peran MBG sebagai “pacman” pertanian yang dapat menyerap oversupply hasil panen petani, sekaligus mendongkrak ekonomi pedesaan melalui keterlibatan UMKM, koperasi, dan petani lokal.(*)