Di kesempatan yang sama, Komisi IX DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus tata kelola MBG. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyambut baik usulan ini. Menurutnya, Panja diperlukan karena belum adanya peta jalan yang jelas, sementara anggaran yang dialokasikan sangat besar dan cakupannya mencakup seluruh Indonesia.
“Harapan kami dengan adanya Panja tersebut, kita nanti bisa membahas ini jauh lebih spesifik dan komprehensif, dan menghasilkan bukan saja rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga sebuah roadmap,” kata Charles.
Dampak Jangka Panjang dan Harapan Masyarakat
Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengatasi stunting, meningkatkan prestasi belajar siswa, serta mendukung target pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga:7 Amalan Sunnah Malam Jumat yang Paling Dianjurkan, Pahalanya Berlipat GandaUpdate WhatsApp Business 2026: Fitur Terbaru yang Bikin Bisnis Lebih Mudah & Efisien
Namun, tantangan seperti kapasitas dapur, distribusi logistik, dan adaptasi selera lokal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Usulan pengurangan frekuensi distribusi ini bisa menjadi solusi pragmatis di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur.
Jika diterapkan, sekolah dan orang tua diharapkan bisa melengkapi hari-hari lain dengan makanan bergizi rumahan, sehingga pola makan sehat tetap terjaga secara keseluruhan.
Ke depan, transparansi pengelolaan, pelibatan kantin sekolah, serta penyesuaian menu sesuai daerah akan menjadi kunci keberhasilan program.
Masyarakat pun berharap Panja yang akan dibentuk dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang berpihak pada kepentingan anak-anak Indonesia.
Dengan pendekatan yang lebih berkualitas dan efisien, MBG bukan hanya sekadar program bantuan, melainkan investasi nyata bagi generasi emas bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan berprestasi.(*)