Ia menilai senioritas tetap memiliki arti penting dalam kaderisasi. Meski demikian, faktor tersebut bukan satu-satunya parameter untuk menentukan figur yang mampu membawa organisasi menghadapi agenda politik berikutnya.
Keputusan yang Memimpin Tetap Kewenangan Internal
Pembahasan mengenai kriteria kepemimpinan itu mengemuka seiring munculnya nama Bupati Garut dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut. Menurut Dadan, pengalaman memimpin pemerintahan dan mandat yang diperoleh melalui pemilihan kepala daerah dapat dipertimbangkan sebagai modal politik.
Meski demikian, modal tersebut tidak serta-merta menentukan hasil Musda. Keputusan mengenai siapa yang akan memimpin DPD Partai Golkar Garut tetap menjadi kewenangan internal partai melalui mekanisme organisasi dan kebijakan DPP.
Baca Juga:Polisi Tangkap 4 Pengeroyok Petugas Perlintasan Kereta Api di LeuwigoongCCTV Klinik Bongkar Jaringan Curanmor Lintas Daerah, Polisi Sita 10 Sepeda Motor
“Apabila terdapat seorang kepala daerah yang memperoleh mandat langsung dari rakyat, memiliki pengalaman memimpin birokrasi, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, dan dinilai mampu memperkuat konsolidasi organisasi, maka hal tersebut merupakan modal politik yang sah untuk dipertimbangkan,” tuturnya.
Dadan mengingatkan masyarakat untuk membedakan perdebatan politik di ruang publik dengan legalitas keputusan partai. Kritik dan dukungan dapat menjadi bagian dari dinamika menjelang Musda, tetapi keabsahan kepemimpinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan aturan organisasi.
“Dalam negara hukum, setiap organisasi memiliki mekanisme penyelesaian dan pengambilan keputusan yang harus dihormati. Pada akhirnya, legitimasi sebuah kepemimpinan tidak lahir dari perdebatan opini, melainkan dari kesesuaiannya dengan konstitusi organisasi,” pungkasnya. (*)