Penyaluran TKD tersebut memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Budi menambahkan, percepatan dan kualitas pelaksanaan anggaran pada semester kedua menjadi hal penting agar dampak APBN semakin cepat dirasakan masyarakat.
“Kami terus mendorong seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah agar melaksanakan anggaran secara lebih berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan. Semakin cepat anggaran dibelanjakan untuk kegiatan yang produktif, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:Petugas Perlintasan Kereta di Leuwigoong Dikeroyok Usai Tegur Pemotor yang Menerobos PalangRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.119 pada Perdagangan Pagi
KPPN Garut, dipastikan Budi akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah. Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan APBN semakin efektif, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Garut.
“Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)