GARUT – Realisasi Belanja Negara yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2,298 triliun. Angka tersebut setara 54 persen dari total pagu sebesar Rp4,253 triliun.
Capaian itu menunjukkan APBN terus berperan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut.
Kepala KPPN Garut, Budi Lesmana, mengatakan penyaluran APBN pada Semester I 2026 tidak hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran. Lebih dari itu, belanja negara diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:Petugas Perlintasan Kereta di Leuwigoong Dikeroyok Usai Tegur Pemotor yang Menerobos PalangRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.119 pada Perdagangan Pagi
“Belanja Negara merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Melalui APBN, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan, pembangunan terus berlanjut, serta daya beli masyarakat dapat terjaga. Oleh karena itu, kualitas belanja menjadi sama pentingnya dengan besarnya realisasi anggaran,” katanya, Senin (13/7/2026).
Dari total realisasi tersebut, menurut Budi, Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga di Kabupaten Garut. Realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp396,32 miliar atau 55 persen dari pagu.
Penyaluran Belanja Pegawai tersebut, dijelaskan Budi, memastikan pembayaran gaji dan berbagai tunjangan aparatur negara dapat berjalan tepat waktu sehingga layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp116,76 miliar atau 47 persen dari pagu. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menunjang operasional perkantoran, layanan publik, pemeliharaan aset negara, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Adapun Belanja Modal, ungkap Budi, baru terealisasi Rp4,32 miliar atau 32 persen dari pagu. Realisasi tersebut menurutnya dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa serta tahapan administrasi yang umumnya meningkat pada semester kedua.
“Seiring percepatan pelaksanaan proyek pemerintah, belanja modal diperkirakan bertambah hingga akhir tahun anggaran,” ungkapnya.
Komponen terbesar Belanja Negara, sebut Budi, masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Semester I 2026, KPPN Garut telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,137 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp520,59 miliar, Dana Desa sebesar Rp74,33 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp48,79 miliar.