GARUT – Aksi puluhan orangtua, guru dan komite sekolah yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut beberapa waktu lalu untuk mempertanyakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), ditanggapi langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.
Maksud kedatangan puluhan orangtua siswa itu untuk mempertanyakan anaknya yang tidak bisa lolos ke sekolah SMPN 1 dan 2 Garut padahal menurut pengakuanya jarak antara rumah dan sekolah berada dalam satu zonasi yang berdekatan, namun tetap tidak lolos.
Dengan begitu, Syakur, meminta Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh laporan yang masuk.
Baca Juga:Wisatawan Keluhkan Toilet dan Duduk Harus Bayar di Situ Bagendit, Disparbud Garut Panggil UPT untuk EvaluasiDishub Garut Kejar Target PAD Parkir Rp1,3 Miliar, Capaian Baru 37 Persen
Menurut Syakur, langkah pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah meminta Dinas Pendidikan beserta jajarannya menindaklanjuti berbagai laporan yang diduga berkaitan dengan adanya kecurangan dalam pelaksanaan SPMB.
“SPMB itu yang pertama kita minta kepada dinas beserta jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait dengan laporan-laporan yang diduga adanya kecurangan-kecurangan,” ujar Syakur, Kamis 9 Juli, Sore.
Selain persoalan evaluasi, Syakur juga menyinggung adanya usulan penambahan kuota di sejumlah sekolah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di tangan Balai yang berwenang.
“Yang saya tahu juga mereka mengajukan inisiatif tambahan kuota. Itu seluruhnya merupakan kewenangan daripada balai,” katanya.
Ia menjelaskan, penambahan kuota dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Salah satu pertimbangannya adalah untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.
Baca Juga:Soal Peluang AHY di Pilpres, Anton: Kalau Tidak Presiden, Jadi Wakil PresidenAtlet Atletik Garut Lolos BK tapi Tak Masuk Daftar Porprov, Orang Tua Minta Transparansi
“Itu sangat kondisional. Contohnya ada sekolah yang kuotanya ditambah karena dikhawatirkan anak-anak tidak mau sekolah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang spesifik tentang pertambahan itu, selalu ada alasannya dan itu akan ditanyakan oleh balai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syakur mengatakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB saat ini telah berjalan.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
“Evaluasi itu juga sudah dilakukan sekarang, supaya tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Syakur juga mengimbau seluruh pihak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SPMB.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan prosedur, standar operasional, serta sistem yang dirancang agar proses penerimaan peserta didik berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.