RADARGARUT– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat masih menghadapi tantangan dalam melibatkan pelaku ekonomi lokal.
Hingga Oktober 2025, data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hanya 1,6 persen BUMDes yang berhasil menjadi pemasok bahan baku dapur MBG. Sementara koperasi tercatat lebih tinggi sedikit, yakni 6,9 persen.
Padahal, banyak BUMDes di beberapa Kabupaten yang sudah memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memasok kebutuhan bahan pangan segar. Hal tersebut disampaikan Muhamad Syafi’i, Direktur BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Kapandayan.
Baca Juga:Tanggapi 5 Korban Meninggal Dunia Usai Ikut Pelatihan KDMP: Koalisi Masyarakat Sebut Sistem Pelatihannya CacatBiaya Kuliah Tinggi, Ribuan Calon Mahasiswa di Indonesia Tak Mampu Akses Pendidikan Tinggi
“Kami siap berkontribusi, tapi sering terkendala saat berurusan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masalah harga menjadi salah satu hambatan utama,” ujar Syafi’i.
Menurutnya, program MBG seharusnya menjadi momentum emas untuk memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan produk lokal. Petunjuk teknis BGN pun telah menggariskan prioritas bagi BUMDes dan koperasi. Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Syafi’i berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang lebih inklusif. Diperlukan jembatan komunikasi yang lebih baik antara BUMDes, koperasi, dan pengelola SPPG agar peluang ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pemasok besar.
Saat ini, program MBG sedang dalam jeda operasional hingga 12 Juli 2026. Momentum ini dinilai tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun ekosistem distribusi yang lebih solid.
Tenaga Ahli BGN, Niken Gandini, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Ekosistem Distribusi Kebutuhan Bahan Baku MBG” juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak.
Dengan melibatkan BUMDes dan koperasi secara lebih masif, program MBG tidak hanya berhasil dari sisi gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa di Kuningan.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar target partisipasi pelaku usaha lokal bisa meningkat signifikan pasca-jeda operasional.(*)