RADARGARUT– Suasana Bundaran Hotel Indonesia (HI) kembali ramai oleh gelombang demonstrasi mahasiswa. Kali ini, sekitar 15 bus penuh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama elemen mahasiswa lain “menggeruduk” kawasan simbol ekonomi Jakarta tersebut.
Aksi yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026 ini membawa lima tuntutan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah gejolak nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan memimpin briefing sebelum keberangkatan dari kampus. Mahasiswa sengaja memilih Bundaran HI sebagai lokasi aksi karena dianggap sebagai ikon perekonomian nasional yang kini dinilai sedang menuju jurang kebangkrutan, sejalan dengan tagar #MenujuIndonesiaBangkrut yang mereka usung.
Baca Juga:Timnas Indonesia U-19 Kalah 0-1 Dari Australia Pada Putaran Semifinal AFF 2026Ini Cara Mudah Nonton Piala Dunia 2026 Lewat HP di Mana Saja
“Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada perubahan. Harga beras naik, lapangan kerja semakin sempit, dan rakyat dicekik pajak,” ujar Yatalathof dalam pernyataannya.
Menurut para demonstran, pemerintah saat ini lebih sibuk memoles citra dan membagi proyek kepada kroni daripada menyelesaikan masalah mendasar rakyat.
Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar perbedaan politik, melainkan bentuk keprihatinan bersama sebagai warga negara yang merasakan langsung dampak kebijakan ekonomi yang dianggap gagal.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa:
1. Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demonstran menyoroti bocornya anggaran negara ke program-program yang hasilnya tidak jelas, sementara sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan masih terabaikan.
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Di tengah kenaikan harga dolar yang membebani impor, mahasiswa mendesak pemerintah segera mengintervensi agar beban masyarakat kecil berkurang.
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Program unggulan pemerintah ini dinilai boros dan kurang tepat sasaran, sehingga sebaiknya dihentikan untuk menghemat anggaran negara.
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil. Mahasiswa khawatir adanya upaya penetrasi militer ke institusi pendidikan dan ruang publik yang seharusnya menjadi arena pemikiran bebas.
Baca Juga:Puluhan SPPG Mulai Berhenti Operasional Akibat Dana Belum CairBMKG Prediksi Musim Kemarau Tahun Ini Lebih Kering dan Panjang
5. Mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Para aktivis menilai pemerintah terlalu lama mengabaikan kritik berbasis data dan lebih memilih defensif daripada bertanggung jawab.