GARUT — Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut kembali menuai perhatian setelah muncul dugaan bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menjalankan arahan Bupati Garut terkait pemberdayaan ekonomi lokal.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin sebelumnya telah menerbitkan surat edaran bernomor 400.7.13/1345-Disperindag ESDM yang mewajibkan SPPG dapur MBG untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih, atau UMKM lokal dalam operasionalnya.
Namun, fakta di lapangan masih ditemukan sejumlah dapur MBG yang diduga belum mengikuti ketentuan tersebut.
Baca Juga:Produksi Jagung Harus Dipertahankan untuk Topang Peternakan dan Perikanan di Tengah Program MBGPemkab Garut Terjun Ke Lokasi Banjir Semangen Wanaraja, PUPR Siapkan Rekayasa Aliran Air
Ada MBG yang tidak merespon kerjasama dari pengurus BUMDes. Kondisi ini memunculkan kritik dari berbagai pihak yang menilai implementasi program belum berjalan sesuai tujuan awal.
Ketua BUMDes Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Naryana, menyayangkan sikap salah satu dapur MBG di wilayahnya yang belum merespons tawaran kerja sama dari pihak BUMDes.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama kepala desa dan Babinsa sebelumnya telah mendatangi pengelola dapur MBG dengan membawa surat edaran Bupati Garut sebagai dasar kerja sama. Namun hingga kini, belum ada tanggapan yang diberikan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat program MBG yang tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa melalui pelibatan pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Aktivis Anti Korupsi Jajang Erwan menyatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama pengurus BUMDes Desa Mekarsari akan mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Garut dan Bupati Garut untuk membahas persoalan tersebut.
Jajang menilai, ketidakpatuhan sebagian SPPG terhadap surat edaran Bupati Garut perlu menjadi perhatian serius.
Ia bahkan mendorong adanya evaluasi terhadap dapur MBG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk opsi penutupan apabila diperlukan.
Baca Juga:SPPG MBG di Garut Tak Berdayakan BUMDes, Bermain Sendiri di Pengadaan Barang, Disarankan DitutupTak Sekadar Aktivitas Fisik, Syakur Sebut Olahraga Kunci Pembangunan Garut
Menurutnya, program MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada layanan konsumsi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
Ia menilai, jika hal tersebut tidak dijalankan, maka tujuan utama program berpotensi tidak tercapai secara optimal.
“Kami menyarankan agar dapur MBG seperti ini agar ditutup saja. Masih banyak orang-orang yang bisa menjalankan program pemerintah,” ujarnya.