GARUT — Koordinator Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan (FMDK) Kabupaten Garut, Jajang Erwan meminta BGN dan pemerintah daerah untuk menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi dapur makan bergizi gratis (SPPG MBG) yang tidak mengindahkan arahan untuk bekerja sama dengan BUMDes dan UMKM lokal.
Jajang Erwan menilai keberadaan dapur MBG yang tidak melibatkan pelaku ekonomi desa justru menyimpang dari tujuan awal program.
Menurutnya, dapur MBG seperti ini hanya mementingkan kepentingan bisnis sendiri tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Baca Juga:Tak Sekadar Aktivitas Fisik, Syakur Sebut Olahraga Kunci Pembangunan GarutKONI Garut Bidik 10 Besar Porprov Jabar 2026, Siapkan 900 Atlet
Padahal, kebijakan pemerintah pusat dalam membangun program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menggerakkan roda ekonomi desa melalui pelibatan BUMDes, UMKM lokal, serta koperasi desa merah putih.
Baik Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Bupati Garut, lanjutnya, telah mengeluarkan arahan tegas terkait kewajiban kolaborasi tersebut.
Namun dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah dapur MBG yang tidak mematuhi ketentuan tersebut tanpa adanya sanksi yang jelas.
Jajang menilai lemahnya ketegasan dari pihak berwenang menjadi faktor utama ketidakpatuhan tersebut terus berulang. Ia pun mendorong adanya langkah konkret berupa penutupan dapur MBG yang melanggar aturan sebagai bentuk efek jera.
“Nah ini akibat tidak ada ketegasan dari BGN dan bupati, tidak ada ketegasan. Sampai manapun tidak akan ada efek jera. Kami meminta ketika ada dapur yang bermasalah itu tutup, tidak ada negosiasi. Tutup,” ujar Jajang Erwan, Jumat, 24 April 2026.
Sementara itu, Naryana, Ketua BUMDes di Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap salah satu dapur MBG di wilayahnya yang tidak merespons upaya kerja sama yang telah diajukan.
Menurut Naryana, pihak BUMDes telah melakukan pendekatan resmi bersama kepala desa dan Babinsa untuk menawarkan kerja sama dalam pengadaan barang. Namun hingga saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak SPPG yang bersangkutan.
Baca Juga:Polsek Banyuresmi Garut Tertibkan Lagi Pelajar Bolos SekolahWabup Garut Dorong Humas SKPD Maksimalkan Peran Media Sosial
Di sisi lain, Naryana memberikan apresiasi kepada SPPG Garut Bayongbong Mekarsari 01 yang dinilai responsif dan terbuka terhadap kerja sama dengan BUMDes. Kolaborasi tersebut dianggap sebagai contoh ideal pelaksanaan program MBG yang sejalan dengan visi pemberdayaan ekonomi lokal.(Feri)