GARUT – Governance Critical Watch (GWC) mewakili petugas kebersihan dinas lingkungan hidup Kabupaten Garut melakukan audiensi bersama DPRD Kabupaten Garut di ruang paripurna pada Senin (20/4/2026)
Dalam pertemuan tersebut, GWC menyampaikan sejumlah aspirasi krusial yang selama ini menjadi perhatian para relawan/petugas kebersihan di lapangan.
GWC diterima oleh Anggota Komisi I DPRD Garut, Iman Alirahman, bersama Fahad Fauzi. Turut hadir Sekretaris Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut yang mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
Baca Juga:Pembangunan Stadion Dalem Bintang Terkendala Anggaran, Sejumlah Fasilitas Pendukung Belum LengkapLulusan SMA Mendominasi Pencari Kerja, Disnakertrans Garut Catat 2.500 Pembuatan AK1
Dalam audiensi tersebut, GWC menegaskan tiga tuntutan utama. Pertama, memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara relawan dan pemerintah. Kedua, meminta kejelasan status relawan, mencakup legalitas, hak, dan kewajiban. Ketiga, menuntut kepastian perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Iman Alirahman mengatakan, audiensi ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antara relawan dengan pihak eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
Komisi I DPRD Garut menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sebagai bentuk pengawasan publik yang sehat dan konstruktif dalam jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, DPRD mengungkapkan bahwa secara regulasi, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengangkat tenaga alih daya (outsourcing), termasuk di sektor kebersihan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu rekomendasi tertulis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Komisi I mendorong pemerintah daerah agar segera mencari solusi konkret terkait kejelasan status legalitas relawan, sehingga tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian,” tegas Iman.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui langkah administratif.
“Kami akan melayangkan nota dinas kepada pimpinan dan melaporkan hasil ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar baik, minimal dalam satu bulan ke depan sudah ada kepastian, termasuk skema rekrutmen yang memungkinkan mereka masuk dalam sistem antrean,” jelasnya.(Feri)