JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5 persen sebagai bentuk dukungan terhadap para penulis dan pelaku industri literasi di Indonesia. Kebijakan tersebut diproyeksikan mulai menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi Semester II tahun 2026.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limasento mengatakan bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan dunia literasi nasional serta keberlangsungan karya para penulis Indonesia.
“Hampir setiap gagasan besar berawal dari sebuah tulisan. Karena itu, melalui kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5 persen, pemerintah berupaya mendukung para penulis Indonesia untuk terus berkarya, guna memperkuat ekosistem literasi nasional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Haryo dikuti dari disway, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga:PUPR Dorong Perusahaan Terlibat Perbaikan Jalan Melalui Program CSR, di Garut Baru PT Raffles Pacific HarvestKejagung Buka Peluang Periksa Nanik S. Deyang Dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Menurutnya, insentif fiskal tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih baik bagi pekerja kreatif berbasis pengetahuan agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut masuk dalam rangkaian stimulus yang disiapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun 2026, termasuk penguatan sektor ekonomi kreatif.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026. Insentif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas, dan memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan bagi pembangunan Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah menilai bahwa sektor literasi memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi kebudayaan bangsa. Karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan penulis dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berdampak luas bagi generasi mendatang.
Selain itu, pemerintah juga mengajak seluruh pihak mulai dari industri penerbitan, komunitas penulis, hingga masyarakat untuk ikut mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi perkembangan industri kreatif nasional.
“Dukungan terhadap dunia literasi adalah investasi bagi masa depan bangsa,” tutup Haryo. (*)