Ia juga mencontohkan kondisi serupa yang terjadi di Kecamatan Bayongbong, di mana banjir dipicu oleh material dari wilayah hulu di Kecamatan Cisurupan.
Meski telah dilakukan pembersihan, sedimentasi kembali terjadi saat hujan turun.
“Gerakan itu ternyata kan dari ujung dari atas, dari daerah Cisurupan, itu kan bawa material, jadi meskipun sudah kita lowongkan, sudah kita sedimentasi, diangkut sedimentasinya besok itu pasti turun dengan seperti itu,” terangnya.
Sebelumnya, persoalan Jalan Semangen juga telah dibahas dalam audiensi bersama mahasiswa BEM IPI Garut, masyarakat terdampak, serta pemerintah desa setempat.
Baca Juga:Ujang Saepuloh Terpilih Aklamasi, Pimpin NPCI Garut Periode 2026–2031DPRD Garut Tekan Transparansi Baznas
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengusulkan agar sisa anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2025 dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan dampak banjir.
Menanggapi hal itu, Nurdin menyebut bahwa penggunaan BTT bersifat tidak permanen dan hanya untuk penanganan darurat.
Untuk solusi jangka panjang, diperlukan penganggaran melalui mekanisme perubahan anggaran daerah.
“Sisa dari 2025, kan begini BTT itu sifatnya itu kan tidak permanen, kalau ingin permanen sebetulnya kan pergeseran, pergeseran dalam kontek perubahan anggaran, sehingga nanti kita lihat,” tambahnya.
Ia menegaskan, sisa BTT tetap dapat digunakan untuk membantu masyarakat terdampak, meski sifatnya hanya sementara.
“Harusnya seperti itu cukup besar juga kalau kita mengalokasikan, paling sifatnya kalaupun ada misalnya dengan tanggap darurat, maka sifatnya tidak permanen,” tutupnya. (Rizka)