“Cuma kita perlu kejelasan juga, informasinya kelanjutannya jangan sampai ada maklum kejadian misalkan ada potongan-potongan dan sebagainya, kami itu tidak harapkan,” tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa transparansi program ini sangat diperlukan, baik dari sisi anggaran seperti biaya kuliah gratis, ataupun dari sisi informasi kelanjutan program ini.
“Ataupun transparansi informasi kelanjutan Program Satu Desa Satu Sarjana ini sampai kapan? Apakah tahun depan juga ada?,” tegasnya.
Baca Juga:Pemkab Garut Rancang City Branding, Pariwisata Jadi Arah Pembangunan DaerahAPBD Garut Tertekan Pengurangan Dana Transfer Rp460 Miliar, TPP ASN Dipotong 15 Persen Selama Tiga Bulan
Namun, Rahmat menginginkan agar program terus ada, bukan selama masa kepemimpinannya Syakur-Putri, serta kuota per desa pun harus ditambah.
“Keinginannya ya terus ada, bahkan kuota nya juga kalau bisa bertambah bukan satu desa satu sarjana,” tutupnya. (*)