Banyak pengemudi yang harus mengisi bensin setiap hari agar bisa terus beroperasi. Jika akses terhadap BBM bersubsidi dibatasi hanya karena data desil menempatkan mereka di kelompok menengah atas atau tinggi, biaya operasional bisa melonjak signifikan dan langsung menekan penghasilan bersih.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa data desil masih terus diperbaiki. Menteri Keuangan Purbaya bahkan menyebutkan telah mengalokasikan anggaran cukup besar ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyempurnakan DTSEN.
Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi aktual juga diperbolehkan mengajukan pemutakhiran.Meski demikian, di tingkat lapangan, kekhawatiran tetap tinggi.
Baca Juga:Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 September 2026: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Alami PenyesuaianRamalan Zodiak Bulan September 2026: Daftar Zodiak Ini Bakal Beruntung!
Banyak ojol merasa kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik pekerjaan mereka yang sangat bergantung pada bahan bakar.
Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pekerja informal, misalnya dengan membuat pengecualian atau skema khusus bagi pengemudi ojol dan pekerja transportasi online lainnya.
Hingga kini, kebijakan pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan secara resmi. Pemerintah menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan mereka yang mampu.
Namun, di sisi lain, suara-suara dari pengemudi ojol menjadi pengingat bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak justru membebani kelompok pekerja yang sudah berjuang di tengah tantangan ekonomi sehari-hari.
Bagi Wisnu dan ribuan pengemudi ojol lainnya, yang mereka butuhkan bukan sekadar pemahaman soal desil, melainkan kepastian bahwa mereka tetap bisa mengakses BBM dengan harga terjangkau agar roda perekonomian keluarga tetap berputar.(*)