Selain itu, pihaknya juga pernah dikomplain beberapa kali oleh penyelenggara pendidikan swasta, dikarenakan penambahan kuota untuk sekolah negeri dianggap tidak adil, dikarenakan juga sudah memperluas jenjang penerimaan SPMB.
Tak hanya itu, Hoerudin ingin menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, bahwa jika 1 kelas dengan ukuran 9 x 8 meter diisi oleh 40 hingga 50 orang dengan usia SMA sangat padat.
“Dan kita juga ingin sampaikan kepada Pak Gubernur sebetulnya, satu ruangan 50 rombel satu ruangan 30, 40 itu di usia SMA itu padat sekali. Kecuali ruangannya diperluas, 10 x 12 meter per kelas, kalau 9 x 8, padat,” sambungnya.
Baca Juga:Sistem Absensi ASN Dinilai Belum Efektif, Bupati Minta Segera DiperbaikiBaso Aci Diusulkan Jadi Warisan Warisan Budaya Takbenda
Ia menambahkan, pihaknya mengingatkan kepada Gubernur Jabar atau KDM bahwa saat ini pemerintah belum bisa membiayai pendidikan secara maksimal, sehingga harus logis.
“Saya ingin tanya juga ke Pak Gubernur, kita harus sadar memang, kita itu belum bisa membiayai pendidikan maksimal, logis ga kalau satu tahun anak biayanya 5 juta, kan nggak logis, apa yang akan dia makan, apa yang sudah baca, bagaimana kost dia. Tidak mungkin 5 juta dia cerdas, apalagi lebih rendah lagi,” tambahnya.
Dengan begitu, ia berharap ketika ekonomi semuanya sudah kembali pulih, maka pihaknya mendorong kepada semua pihak agar pendidikan selalu didorong dengan APBN, karena untuk investasi bangsa.
“Mohon para suruh pihak pendidikan itu utama dari yang paling utama. Karena investasi bangsa ini ke depan ada atau tidak ada,” harapannya.
Hoerudin menegaskan, bahwa skema NEM belum bisa diberlakukan kembali pada saat SPMB, dikarenakan penyerapan keterlibatan masyarakat pada jenjang SD, SMP, dan SMA masih terbatas.
“Garut hitungan rata-ratanya sekolah usia 8 tahun kelas 2 SMP, jadi usia kelas 7 atau 8 itu usia rata-rata sekolah di Garut, artinya masihjauh ke 13 tahun itu masalah kita hari ini,” pungkasnya. (*)