Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Garut, Yusuf Saeful Hayat, mengatakan audiensi tersebut digelar untuk meminta penjelasan terkait penyebab munculnya temuan BPK di sejumlah kecamatan.
“Yang kita audensikan pertama soal mempertanyakan motif apa sehingga ada penyalagunan anggaran dari SOP yang seharusnya? Kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Secara keseluruhan pihak kecamatan menyampaikan soal motif itu beragam, ada yang atas dasar ketidaktahuan, kekurangan SDM, atau terlalu mempercayakan terhadap stafnya,” ujarnya.
Menurut Yusuf, para camat juga mengakui adanya kelalaian dalam tata kelola administrasi dan pengelolaan anggaran.
Baca Juga:Ardi Ramdani Keluhkan Minimnya Perhatian untuk Atlet Berprestasi Asal GarutBupati Garut Siap Hadir Langsung Dukung Persigar di Liga 4 Piala Presiden
“Nmun kemudian para camat pun mengakui bahwa itu bertentangan dengan regulasi atas kelalaiannya,” ujarnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Garut, Iman Alirahman, menilai audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengawasan di tingkat kecamatan.
“Kemudian ada permintaan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan agar ke depan tidak lagi ada temuan seperti itu. Dan saya kira memang itu penting dan tadi sudah didengar oleh baik dari bagian tata pemerintahan, kemudian ada kepala BPKD, dan ada inspektur. Karena masalah tata kelola itu kan pekerjaan yang tidak gampang. Kemudian tadi juga didengar ada keluhan dari para camat bahwa di kecamatan terutama yang tujuh kecamatan itu tadi masih kekurangan staf,” ujarnya.
Ia menambahkan keterbatasan sumber daya manusia di kecamatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan.
“Sehingga ada jabatan seperti bendahara dipaksa diisi oleh staf yang kurang paham. Akibatnya begini, kemudian, termasuk PPTK tidak cermat saat dia berbelanja tapi tidak diserrai dengan perlengkapan bukti dokumen yang lengkap dan sah, gitu ya,” sambungnya.
Menurut Iman, tingginya beban kerja camat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan penggunaan anggaran secara detail.
“Kan camat sebagai pengguna anggaran mungkin karena juga tugasnya banyak, pekerjaannya mungkin juga padat, begitu ya, sehingga pemeriksaan itu tidak mungkin satu-persatu,” sebutnya. (*)