Ia menilai masih banyak warga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan namun masuk kategori desil 6 hingga desil 10 sehingga tidak dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat.
“Sensus Ekonomi harus menjadi momentum koreksi besar-besaran. Negara tidak boleh salah membaca kondisi rakyatnya sendiri. Ketika warga miskin dikategorikan mampu, maka bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka tidak pernah sampai,” tegasnya.
Baca Juga:Ardi Ramdani Keluhkan Minimnya Perhatian untuk Atlet Berprestasi Asal GarutBupati Garut Siap Hadir Langsung Dukung Persigar di Liga 4 Piala Presiden
Yudha menilai persoalan akurasi data berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan sosial pemerintah.
Jika data dasar yang digunakan tidak tepat, maka bantuan sosial berpotensi salah sasaran dan warga miskin kehilangan hak yang seharusnya diterima.
“Kalau data dasarnya keliru, maka seluruh kebijakan sosial di atasnya juga berpotensi salah sasaran. Karena itu saya berharap BPS menjadikan fakta-fakta seperti ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Selain menyoroti persoalan pendataan, Yudha juga mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengoptimalkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Forum CSR guna membantu masyarakat rentan yang belum terjangkau bantuan pemerintah.
Menurutnya, dunia usaha dapat dilibatkan untuk membantu warga yang membutuhkan perhatian cepat, termasuk keluarga Sutarman dan korban kebakaran yang ditemuinya di wilayah tersebut.
“Perda tentang TJSLP sudah ada. Tinggal kemauan untuk mengoptimalkannya. Dunia usaha bisa dilibatkan membantu warga seperti Pak Sutarman yang kondisinya sangat membutuhkan perhatian segera,” ujarnya.
“Data seharusnya menjadi jembatan hadirnya negara, bukan justru menjadi tembok yang menghalangi warga miskin memperoleh haknya,” pungkas Yudha. (*)