GARUT – Banjir yang kembali melanda Jalan Semangen, Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, sempat viral di media sosial, terutama karena terjadi saat berlangsungnya hajatan warga.
Peristiwa ini diduga berkaitan dengan dampak proyek jalan yang dikerjakan oleh salah satu perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi II, H. Imat Rohimat, mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat bersama pemerintah desa telah melakukan audiensi dengan Komisi II.
Baca Juga:Perbaikan SOR RAA Adiwijaya Belum TerealisasiHari Kartini 2026, Garut Usulkan R.A. Lasminingrat Jadi Pahlawan Nasional
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Garut.
Menurutnya, pihak PUPR telah menyatakan komitmen untuk segera melakukan perbaikan, terlebih dengan adanya program yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan kabid yang baru.
“Itu sudah ada dari pihak PUPR supaya segera dibetulkan. Karena kabarnya ada program di sana dengan kabid baru,” ujarnya.
Namun demikian, Imat mengaku belum menerima informasi terbaru terkait perkembangan penanganan banjir tersebut.
Ia pun menyoroti kejadian banjir yang sempat viral karena mengganggu acara hajatan warga.
“Sempat viral juga, hujan sampai menggenangi lokasi hajatan. Saya harap tindak lanjutnya bisa lebih cepat,” katanya.
Dalam audiensi sebelumnya, Komisi II juga sempat mendorong penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan banjir.
Baca Juga:Lampu Merah di Perempatan Sukadana Garut Padam Gegara Tersambar PetirBupati Garut Sampaikan Rencana Penambahan PLTPB, CSR Difokuskan untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi
Namun, hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut, mengingat pengalokasian BTT harus melalui sejumlah mekanisme dan koordinasi lintas instansi.
Imat menegaskan, kondisi Jalan Semangen yang kerap terdampak banjir setiap hujan turun harus segera ditangani secara serius.
Ia menduga, salah satu penyebab banjir berasal dari aliran air kawasan perumahan di bagian atas yang belum memiliki sistem drainase memadai.
“Airnya besar sekali sampai mengalir ke jalan. Diduga dari perumahan di atas yang belum memiliki drainase baik. Ini harus ditelusuri,” ucapnya.
Ia menambahkan, perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan sumber masalah, termasuk meninjau kepatuhan pihak pengembang perumahan terhadap aturan yang berlaku.
“Kalau memang perumahan itu tidak memenuhi kewajiban, seperti drainase atau AMDAL, tentu harus ditindak. Bahkan bisa dikategorikan tidak sesuai aturan,” tegasnya.