GARUT – Wakil Bupati (Wabup) Garut, Putri Karlina, angkat bicara terkait penggembokan SMA YBHM Garut akibat polemik sengketa tanah wakaf yang melibatkan pihak yayasan dan salah seorang pengusaha.
Akibat polemik tersebut, ratusan siswa-siswa SMA YBHM gagal mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di hari pertama masuk sekolah pada Senin, 12 Januari 2026 kemarin.
Putri Karlina, menyampaikan, bahwa saat ini telah ditemukan titik temu sementara, meski persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai.
Baca Juga:Tak Sekadar Bayar Iuran, Ini Update Penting BPJS 2026 untuk Peserta AktifBukan Cuma Estetika, Ini 5 Tanaman Hias Favorit 2026 yang Bikin Rumah Lebih Nyaman
“Alhamdulillah hari ini sudah ditemukan titik temu sementara, sementara ya, karena ini masih belum beres. Yang pertama dari sisi hukum harus tetap ditegakan, kita juga tidak boleh asal trobos,” ujar Putri Karlina, saat melakukan pertemuan dengan pihak sekolah, Asda 1, KCD Wilayah XI, Sekdis Disdik dan Anggota DPRD Provinsi Jabar, di rumah dinas Wabup, Selasa 13 Januari 2026.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengawal proses hukum yang akan dilakukan pihak sekolah.
Putri memastikan tidak ada pihak yang diperlakukan tidak adil serta menekankan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pungutan biaya.
“Tadi kan pak kepala sekolah mau ada pelaporan, saya kawal betul mau ke polres mau ke polda, pokoknya kami jamin tidak ada yang di anak tirikan disana dan harus bebas biaya, karena ini masalah serius,” tegasnya.
Putri sangat yakin bahwa aparat penegak hukum akan memberikan dukungan maksimal.
“Karena ini masalah serius, saya rasa polres, polda, akan sangat membantu,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Bupati Garut juga turut bergerak menangani persoalan tersebut melalui kewenangannya.
Baca Juga:Kekuasaan yang Gila, Korupsi yang Membabi ButaPemuda 22 Tahun Tenggelam di Pantai Pamayangsari, Tim SAR Lanjutkan Pencarian Hari Kedua
“Saya juga sudah kontak pak gubernur dan pak gubernur juga sudah atensi akan segera dibenahi dengan cara beliau juga,” katanya.
Putri Karlina memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan pendidikan siswa siswi SMA YBHM.
Ia menegaskan, bahwa para siswa tidak boleh menjadi korban konflik tersebut dan tetap harus mendapatkan hak belajar.
“Anak-anak harus tetap belajar, mengenyam pendidikan dan itu akan langsung dibawah tanggung jawab dinas pendidikan provinsi,” tegasnya.
Terkait pembukaan gembok sekolah, Putri menjelaskan bahwa ia belum bisa memastikan waktu pelaksaanya karena ini menyangkut hubungan antar individu.