GARUT – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (BEM PTNU) melakukan audiensi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut, untuk menyampaikan sejumlah temuan sekaligus kritik terkait transparansi data dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Aksi tersebut berlangsung di kantor Diskominfo Garut dan dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Maulana, pada Senin (1/12).
Dalam pernyataanya, Maulana menyampaikan bahwa BEM PTNU berangkat dari keprihatinan dan kepekaan terhadap kondisi tata kelola ataupun penyebaran informasi yang dilakukan oleh Diskominfo.
Baca Juga:Kota Banjar Raih Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2025 dari Kementrian PerdaganganDiduga Akibat Korsleting Listrik, 8 Asrama Lama di Karangpawitan Garut Hangus Terbakar
“Sebenarnya BEM PTNU berangkat atas dasar kepekaan terhadap kondisi di Kabupaten Garut,apalagi kita berangkat arahnya kepada Diskominfo,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan yang dilakukan pihaknya banyak sekali kecacatan informasi yang diberikan oleh Diskominfo, salah satunya terkait dengan anggaran belanja media yang berdasarkan temuan bahwa Diskominfo itu mengeluarkan anggaran sebesar Rp2 milyar untuk kerjasama dengan media di Garut.
“Makanya itu, kalau relate ke belakang justru dengan data temuan kita dan dari Diskominfo harusnya ada rekonsiliasi. Nyatanya kan bukan Rp 2 milyar (anggaran belanja media) tapi Pak Kadis tadi mengatakan itu hanya Rp 1 milyar lebih,” ungkapnya.
Atas dasar itulah, Maulana berani menegaskan bahwa Diskominfo Garut saat ini sedang Cacat dalam mengelola informasi yang disampaikan kepada publik.
“Artinya ini adalah kecacatan informasi dari Diskominfo sendiri, sehingga kita menemukan data Rp 2 milyar tapi nyatanya bukan seperti itu loh,” tegasnya.
Ia menilai masih banyak kekurangan dalam sistem informasi di Diskominfo. “Ya, perihal SPBE ini sangkut paut terhadap sistem informasi, maka saya katakan dan saya berani mengatakan untuk penempelan informasi ini harusnya lebih maksimal dan lebih memperhatikan,” tambahnya.
Sementara itu, kepala bidang penyelenggaraan statistik sektoral pada Diskominfo Garut, Egga M Suardi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan sekaligus menjadi bahan evaluasi terkait dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Baca Juga:TKD 2026 Dipangkas, DPRD Garut Minta Daerah Pangkas Pemborosan dan Prioritaskan InfrastrukturTinggal di Rumah Hampir Roboh, Emak Iyam Menanti Bantuan Pemerintah
“Intinya kami perlu memperbaiki dari sisi diseminasi informasi terkait dengan akses informasi yang di akses oleh masyarakat, itu juga jadi bahan evaluasi kami.” pungkasnya. (Ale)